JAKARTA – Pada 5 November 2026, seorang streamer gim bernama Windah Basudara mengunggah sebuah seruan sederhana di Instagram: “#CuekinBuzzer — Belajar dari Brasil.” Dalam waktu kurang dari 24 jam, unggahan itu menembus 424 ribu like dan 139 ribu repost, disertai gelombang dukungan dari sesama kreator konten. Namun di balik angka-angka itu, ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi: sebagian warganet Indonesia mulai menyadari bahwa senjata paling ampuh melawan mesin propaganda digital bukanlah kemarahan, melainkan pengabaian yang terkoordinasi.
Logika Algoritma .. Mengapa Kemarahan Adalah Bahan Bakar
Untuk memahami mengapa gerakan ini bekerja, kita perlu melihat bagaimana media sosial menghasilkan uang. Algoritma platform tidak dirancang untuk membedakan antara diskusi sehat dan perkelahian. Ia dirancang untuk mengukur interaksi. Setiap like, komentar, share, bahkan tayangan singkat dihitung sebagai sinyal bahwa konten tersebut “relevan”, sehingga platform mendorongnya ke lebih banyak linimasa.
Inilah fondasi ekonomi politik buzzer. Mereka tidak perlu meyakinkan Anda untuk setuju. Mereka hanya perlu membuat Anda bereaksi—marah, kesal, tergelitik, atau penasaran. Selama jari Anda menyentuh layar, pekerjaan mereka selesai. Windah menyampaikannya dengan lugas: “Buzzer hidup dari engagement. Semakin dapat like, komentar, share, konten mereka makin disebar sama algoritma.”
Selama bertahun-tahun, refleks warganet adalah melawan dengan cara yang sama: membalas provokasi dengan kemarahan, mengutip cuitan untuk mengoreksi, atau membagikan tangkapan layar untuk mengajak orang lain “lihat betapa keterlaluannya ini.” Semua tindakan itu, betapapun niatnya baik, memasukkan konten provokatif ke dalam sirkulasi yang lebih luas. Algoritma tidak peduli pada niat. Ia hanya peduli pada sentuhan.
Janonisme .. Pelajaran dari Brasil yang Mengubah Arah Pertarungan
#CuekinBuzzer bukan gerakan tanpa akar intelektual. Strategi ini merujuk pada Janonisme Budaya, pendekatan yang dikembangkan oleh André Janones, anggota Kongres Brasil dari Minas Gerais, melalui bukunya Janonismo Cultural: O Uso das Redes Sociais e a Batalha pela Democracia (2023). Janones bukan akademisi yang berbicara dari menara gading. Ia adalah operator politik yang menguji strateginya dalam medan pertempuran sesungguhnya.
Logikanya berangkat dari sebuah pengakuan pahit: ketika lawan politik menguasai seni “membanjiri zona dengan sampah” —meminjam istilah strateg Steve Bannon—merespons provokasi satu per satu adalah bunuh diri kognitif. Setiap bantahan hanya memperpanjang siklus, menguras energi, dan pada akhirnya memperkuat narasi yang ingin dilawan.
Maka Janones mengajukan sebuah pembalikan radikal: berhenti merespons, tetapi jangan berhenti bergerak. Dalam Pilpres Brasil 2026, ia mengubah saluran WhatsApp-nya menjadi markas mobilisasi bernama Exército do Lula. Jumlah anggotanya melonjak dari sekitar 50 ribu menjadi hampir 11 juta dalam tiga minggu menjelang putaran kedua. Para pendukung tidak diminta berdebat dengan lawan. Mereka diberi “misi harian”: mempromosikan tagar, membagikan konten positif, menyukai unggahan, dan merekrut anggota baru. Hasilnya, Lula yang tertinggal pada putaran pertama berbalik menang dengan 51,79 persen suara.
Yang penting dicatat: Janonisme tidak menganjurkan sikap apatis. Ia menganjurkan relokasi perhatian. Energi yang biasanya tersedot ke dalam pertarungan melawan provokasi dialihkan untuk membangun infrastruktur narasi tandingan—dari bawah, secara sukarela, dan dalam skala yang tidak bisa dibeli dengan anggaran mana pun.
Ekosistem yang Dibangun dengan Uang Rakyat
Relevansi #CuekinBuzzer di Indonesia tidak muncul dari ruang hampa. Ia adalah respons terhadap sebuah ekosistem pendengung yang telah berkembang menjadi industri yang terorganisasi dan, dalam banyak kasus, dibiayai oleh negara.
Data yang paling telanjang datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam rilis Agustus 2020, ICW mengungkap bahwa negara menghabiskan Rp90,45 miliar khusus untuk jasa influencer dan buzzer dalam 40 paket pengadaan sejak 2017. Total belanja aktivitas digital pemerintah pusat bahkan mencapai Rp1,29 triliun, dengan Kepolisian RI sebagai pembelanja terbesar (Rp937 miliar) dan Kementerian Pariwisata menghabiskan Rp77,66 miliar hanya untuk influencer. Kesimpulan ICW saat itu sederhana dan menyakitkan: pemerintah tidak cukup percaya diri pada programnya sendiri, sehingga harus membeli suara yang memujinya.
Praktik ini tidak berhenti di era Jokowi. Pada 2026, Badan Gizi Nasional—lembaga yang mengurus program makan anak sekolah—mencantumkan paket pengadaan senilai Rp800 juta dengan nama resmi “Jasa Pengelolaan Opini Publik”, tepat di tahun ketika programnya paling banyak dikritik. ICW juga menemukan bahwa aparatur sipil negara di sejumlah pemerintah daerah diinstruksikan atasan mereka untuk menjadi buzzer: menyukai, mengomentari, dan menyebar ulang konten pemerintah, serta menyerbu kolom komentar kritik dengan kalimat “sudah kami tindaklanjuti”.
Yang lebih mengkhawatirkan, ekosistem ini tidak hanya beroperasi di level elite. Investigasi Harian Kompas pada April–Mei 2025 mengungkap bahwa jejaring buzzer bekerja dengan tarif jutaan hingga miliaran rupiah per proyek, didukung teknologi phone farming—satu kotak berisi 20 ponsel dapat mengendalikan 200 akun, dan dengan komputer rakitan khusus, kapasitasnya bisa mencapai 1.800 akun yang terdeteksi platform sebagai real device, bukan bot. Seorang koordinator buzzer mengaku memiliki akses ke 70.000 akun, dan sebuah agensi memasang tarif Rp5,9 juta–Rp12,9 juta hanya untuk membuat topik trending di X, dengan klaim “selalu berhasil” menggunakan 3.500–4.500 cuitan.
Pada Agustus 2025, influencer dan edukator Jerome Polin membongkar tawaran Rp150 juta untuk satu unggahan yang menjadi bagian dari kampanye pencitraan pemerintah. Ia menolak, dan publik merespons dengan kemarahan: “Uang rakyat dipake buat bayar buzzer per orang Rp150 juta, kalau dipake buat naikin gaji guru per orang Rp10 juta, udah bisa bikin 15 guru hidup sejahtera selama sebulan”.
Dari Pendengung ke Penguasa .. Ketika Buzzer Masuk ke Dalam Negara
Dampak paling struktural dari ekosistem ini bukanlah pada percakapan media sosial, melainkan pada komposisi kekuasaan itu sendiri. Selama dua periode pemerintahan Jokowi, sejumlah individu yang dikenal sebagai pendengung setia tidak hanya bertahan di dunia maya—mereka dipindahkan ke dalam struktur formal negara.
Pada 13 Januari 2025, Rudi Sutanto, yang dikenal sebagai Rudi Valinka dengan akun @kurawa, dilantik sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi di Kementerian Komunikasi dan Digital. Menteri Meutya Hafid mengklaim tidak mengetahui bahwa Rudi Sutanto adalah Rudi Valinka, dengan alasan “tidak terlalu main Twitter”. Abu Janda (Permadi Arya)—yang pernah mengaku dibayar sebagai buzzer Jokowi pada Pilpres 2019—kemudian diangkat menjadi Komisaris BUMN. Ulin Ni’am Yusron, yang juga dikenal sebagai pendengung Jokowi, diangkat sebagai Komisaris ITDC. Kristia Budiarto, yang aktif mengkampanyekan Jokowi pada 2019 melalui tagar seperti #Albantani, juga mendapatkan posisi komisaris di perusahaan negara.
Pola ini bukan kebetulan. Ia menunjukkan bahwa buzzer bukan sekadar pekerja lepas yang dibayar per proyek. Mereka adalah bagian dari jaringan patronase di mana kesetiaan dalam membentuk opini publik—seringkali melalui cara-cara yang menyesatkan—dihargai dengan posisi, pengaruh, dan akses terhadap sumber daya negara. Ketika orang-orang yang hidup dari memanipulasi percakapan publik kemudian diberi kewenangan untuk mengelola komunikasi publik, batas antara propaganda dan kebijakan negara menjadi kabur.
Kerusakan yang Tidak Terlihat .. Kognisi Publik yang Terkikis
Dampak paling sunyi dari ekosistem ini adalah erosi kapasitas berpikir kolektif. Sebuah studi di Garuda (2025) yang meneliti dampak buzzer politik terhadap “kecerdasan komunikasi” masyarakat Indonesia periode 2014–2024 menemukan bahwa paparan berkelanjutan terhadap konten yang digerakkan buzzer melemahkan penalaran publik dan meningkatkan sinisme. Buzzer menggunakan pembingkaian biner, memfabrikasi konsensus, dan mendelegitimasi suara yang berbeda, sehingga menghambat toleransi dialogis dan merusak fondasi epistemik yang diperlukan untuk partisipasi demokratis yang sehat. Studi itu juga mencatat bahwa efeknya tidak merata: warga perkotaan cenderung mengalami kelelahan media dan menarik diri, sementara populasi rural lebih rentan terhadap disinformasi.
Inilah paradoks yang harus dihadapi: semakin banyak orang merasa “melek politik” karena aktif berdebat di media sosial, semakin besar pula kemungkinan mereka kehilangan kemampuan untuk membedakan antara pertarungan narasi dan pencarian kebenaran. Buzzer tidak perlu membuat Anda percaya pada sesuatu yang salah. Mereka hanya perlu membuat Anda berhenti percaya pada apa pun, termasuk pada kemungkinan adanya diskursus yang jujur.
#CuekinBuzzer sebagai Pembangkangan Algoritmik
Di sinilah #CuekinBuzzer menawarkan sesuatu yang secara struktural berbeda dari gerakan-gerakan digital sebelumnya. Ia tidak mengajak warganet untuk melawan api dengan api, tetapi untuk memutus pasokan oksigen.
Panduannya sederhana, tetapi setiap langkahnya dirancang untuk membalikkan logika yang membuat buzzer efektif:
Pertama, berhenti sejenak. Konten provokatif dirancang untuk memicu reaksi impulsif. Dengan menunda respons, Anda mengembalikan kendali kepada diri sendiri, bukan kepada algoritma.
Kedua, lewati tanpa menyentuh apa pun. Tidak ada like, tidak ada komentar, tidak ada share. Bahkan menonton dalam waktu lama pun sebaiknya dihindari, karena durasi tonton juga dihitung sebagai sinyal keterlibatan.
Ketiga, jangan menangkap layar. Tangkapan layar—bahkan yang dimaksudkan untuk mengkritik—mengundang rasa penasaran. Orang akan mencari akun aslinya, dan kunjungan itu tetap tercatat sebagai interaksi.
Keempat, jangan membagikan tautan, bahkan ke grup untuk “bahan hujatan.” Setiap tautan yang tersebar, sekecil apa pun, memperluas jangkauan konten yang ingin dilawan.
Kelima, pahami perbedaan antara memblokir dan mengabaikan. Materi Windah memasukkan blokir sebagai tindakan yang diperbolehkan. Namun manual Janonisme dari Brasil menyarankan sebaliknya: memblokir hanya memberi sinyal bahwa Anda tidak bisa melihat konten itu, sedangkan menggulir lewat tanpa interaksi memberi sinyal bahwa konten tersebut tidak relevan—dan sinyal itulah yang lebih mematikan jangkauannya di mata algoritma.
Keenam—dan ini yang paling penting—alihkan energi ke konten yang substantif. Berikan like, komentar, dan share pada unggahan berbasis fakta tentang kepentingan publik: kebakaran hutan dan lahan, dampak kebijakan, analisis yang serius. Interaksi paling berdampak adalah yang diberikan pada 15 menit pertama setelah konten diunggah.
Ketujuh, lakukan bersama-sama. Algoritma membaca perilaku kerumunan. Kekompakan adalah bahan bakar utamanya. Gerakan ini tidak akan terasa hasilnya jika dijalankan sendirian.
Windah sendiri merangkumnya dengan kalimat yang hampir terlalu sederhana untuk sebuah strategi perlawanan: “Yuk kita gerakan serentak. Simple, intinya cuekin gak ada penghitaman dan rumbling lagi. Tapi tetep like, share, komen konten-konten yang pro rakyat.”
Narasihub Insight
#CuekinBuzzer bukan obat mujarab. Ia tidak akan menghapus buzzer dari ruang digital Indonesia dalam semalam. Ia tidak akan mengembalikan Rp90,45 miliar uang rakyat yang telah dibelanjakan untuk membeli pujian. Ia tidak akan mencabut jabatan-jabatan komisaris yang diberikan kepada mereka yang mahir menabur provokasi. Dan ia tidak akan serta-merta menyembuhkan sinisme yang telah tertanam setelah bertahun-tahun terpapar pertarungan narasi yang melelahkan.
Tetapi gerakan ini menunjukkan sesuatu yang lebih penting daripada kemenangan cepat: bahwa warga biasa memiliki kekuatan struktural yang tidak bisa dibeli oleh anggaran mana pun. Buzzer bisa membeli akun, membeli phone farm, membeli tarif trending, bahkan membeli jabatan. Tetapi mereka tidak bisa membeli perhatian yang dengan sadar ditolak. Mereka tidak bisa memaksa siapa pun untuk peduli. Dan di dalam ekonomi perhatian, penolakan untuk memberi perhatian adalah bentuk kekuasaan yang paling murni.
Janones membuktikannya di Brasil: ketika jutaan orang berhenti memberi oksigen kepada narasi yang memecah belah dan mulai membangun infrastruktur narasi mereka sendiri, arah pertarungan bisa berubah—bahkan ketika semua odds tampak melawan. Windah dan ratusan ribu warganet yang merespons seruannya menunjukkan bahwa benih yang sama bisa tumbuh di Indonesia.
Yang dibutuhkan sekarang bukanlah gelombang kemarahan baru, melainkan kesabaran kolektif untuk tidak bereaksi—dan kedisiplinan kolektif untuk tetap bergerak. Algoritma akan terus bekerja. Buzzer akan terus dibayar. Tetapi selama ada cukup banyak orang yang memilih untuk menggulir lewat, ruang publik digital tidak akan sepenuhnya menjadi milik mereka yang paling berisik.
Ruang publik yang sehat tidak lahir dari suara yang paling keras. Ia lahir dari warga yang tahu kapan harus diam, mengabaikan, dan mengalihkan perhatian ke hal-hal yang benar-benar layak diperjuangkan. #CuekinBuzzer adalah pengingat bahwa dalam pertarungan memperebutkan masa depan demokrasi digital, tindakan yang paling berharga mungkin adalah tindakan yang tidak kita lakukan—dan pilihan yang paling berdaya adalah pada apa yang kita pilih untuk tidak berikan.