JAKARTA — Di tengah hiruk-pikuk politik nasional, sebuah forum diskusi kelompok (FGD) yang digelar oleh lembaga riset Trust Indonesia telah menyoroti sebuah paradoks yang mengganggu dalam lanskap tata kelola keamanan Indonesia. Temuan FGD tersebut, yang senada dengan kritik publik yang berkembang, mengartikulasikan kekhawatiran mendalam bahwa Polri, dengan legitimasi publik yang tinggi dan kewenangan yang terus menggelembung, telah bertransformasi dari sekadar alat negara menjadi entitas yang berpotensi menjadi “benteng kosong” yang sesungguhnya sebuah ilusi kekuatan yang, jika tidak dikendalikan, dapat berubah menjadi hegemoni yang mapan.
Temuan Kunci .. Netralitas yang Dipertanyakan dan Anggaran yang Membengkak
Direktur Eksekutif Trust Indonesia menegaskan bahwa reformasi menyeluruh di tubuh Polri adalah sebuah keniscayaan. Kritik utama yang diangkat adalah posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden, yang membuat lembaga tersebut “sangat politis dan berpeluang besar dipakai penguasa untuk menyingkirkan lawan politik”. Kesimpulan dalam FGD yang diselenggarakan Trust Indonesia ini bahkan menyoroti indikasi yang jelas: “ketika menghadapi masyarakat, Polisi sering represif, namun ketika berhadapan dengan elite politik justru sangat hati-hati”.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh data anggaran yang mencolok. Berdasarkan catatan Trust Indonesia, anggaran Polri pada tahun 2025 mencapai Rp109,6 triliun, dan dalam RAPBN 2026 diajukan naik secara signifikan menjadi Rp173,47 triliun. Namun, lonjakan ini tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas layanan. “Kenaikan anggaran tidak serta-merta membuat layanan kepolisian lebih baik. Faktanya, keluhan masyarakat soal lambatnya pelayanan, diskriminasi hukum, hingga kasus kekerasan oleh aparat masih terus terjadi,” tegas Fadhli. Dalam konteks ini, FGD Trust Indonesia merekomendasikan penempatan Polri di bawah kementerian, seperti Kemendagri atau Kemenhan, untuk menciptakan kesetaraan kelembagaan dengan TNI dan memungkinkan pengawasan anggaran yang lebih ketat.
“Benteng Kosong” yang Berisi .. Paradoks Legitimasi dan Ekspansi Struktural
Analisis FGD Trust Indonesia ini bertemu secara elegan dengan metafora “Strategi Benteng Kosong” (空城计) dari tradisi strategi klasik Tiongkok. Jika dalam legenda, Zhuge Liang membuka gerbang kota untuk menciptakan ilusi kekosongan, maka Polri kontemporer justru menampilkan sebaliknya: sebuah “benteng” yang tampak penuh dan kuat, namun fondasi pertahanannya dibangun di atas pasir legitimasi yang paradoksal.
Survei Litbang Kompas pada Oktober 2025 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 76,2 persen, dan dalam kategori lembaga penegak hukum, Polri menempati peringkat pertama dengan kepercayaan mencapai 78,2 persen pada survei akhir tahun. Angka ini menjadi tameng retoris yang ampuh. Sebagaimana diungkapkan dalam analisis sebelumnya, legitimasi publik yang tinggi justru digunakan sebagai tameng untuk membungkam kritik terhadap perluasan kekuasaan. Sebuah lembaga yang dianggap “berkinerja baik” akan lebih mudah dianggap “perlu” setiap kali kewenangannya diperluas. Inilah wujud “benteng kosong” yang sesungguhnya: bukan kota yang tak terjaga, melainkan sebuah institusi yang seolah-olah “terisi” oleh dukungan publik, namun secara struktural justru tengah dipersiapkan untuk menjadi instrumen kekuasaan yang sulit dibatasi.
Legislasi sebagai Jalan Sunyi .. Dari Perpol ke UU No. 5/2026
Kekhawatiran yang diartikulasikan dalam FGD Trust Indonesia menemukan pembenarannya dalam lintasan legislasi yang terjadi. Jauh sebelum revisi UU Polri disahkan, Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 telah lebih dulu membuka jalan bagi polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga strategis, termasuk Kemenko Polkam, Kementerian Hukum, BIN, BSSN, hingga KPK. Langkah ini menuai kritik keras karena dianggap bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang secara tegas mewajibkan anggota Polri aktif untuk mengundurkan diri atau pensiun sebelum menduduki jabatan sipil yang tidak memiliki sangkut paut dengan fungsi kepolisian.
Kemudian, pada 9 Juni 2026, parlemen resmi mengesahkan revisi UU Polri yang menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. Regulasi ini secara legal-formal mengukuhkan apa yang sebelumnya dilakukan melalui jalur peraturan: mengizinkan perwira aktif menduduki jabatan sipil, memperpanjang usia pensiun, dan memperluas fleksibilitas penempatan. Sebagaimana dianalisis oleh Kompas, UU Polri 2026 tidak lahir dalam ruang hampa; ia adalah “dua babak dalam drama yang sama” dengan UU TNI No. 3/2025, di mana keduanya memperluas jabatan sipil bagi aparat aktif dan menaikkan batas usia pensiun.
Yang paling krusial, manuver legislatif ini dilakukan dengan “bungkus yang lebih rapi,” menyertakan pasal transparansi, kurikulum HAM, dan penguatan Kompolnas sebagai “penyeimbang retoris” yang membuat keseluruhan paket terlihat reformatif. Inilah esensi dari apa yang oleh Nalle (2026) disebut sebagai “politik hukum”: legislasi sebagai produk insentif institusional dan tawar-menawar politik, bukan terjemahan netral dari tujuan kebijakan. Ketika undang-undang dapat mengesampingkan putusan konstitusional, maka hukum telah berhenti menjadi batas dan berubah menjadi alat.
Narasihub Insight
Temuan FGD Trust Indonesia bukanlah sekadar kritik terhadap anggaran atau netralitas. Ia adalah sebuah peringatan tentang arah demokrasi Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai analisis, kemunduran demokrasi kontemporer hampir tidak pernah terjadi melalui kudeta yang dramatis. Ia terjadi melalui akumulasi perubahan legal yang masing-masing tampak tidak mematikan, tetapi bersama-sama membangun arsitektur kekuasaan yang tak mudah dibongkar. Pola ini menggunakan lembaga demokratis yang sudah ada, membungkus setiap langkah dengan bahasa reformasi, dan memastikan tidak ada satu pun pasal yang cukup keras untuk memantik perlawanan besar.
Dengan demikian, “Strategi Benteng Kosong” dalam konteks ini bukanlah tentang tipu daya taktis, melainkan tentang strategi jangka panjang untuk menormalisasi kehadiran aparat keamanan dalam tata kelola sipil secara sistemik. Jika FGD Trust Indonesia menyerukan reformasi struktural dan pengawasan yang lebih kuat, maka pertanyaan sesungguhnya bukanlah apakah Polri akan melakukan kudeta, melainkan seberapa lama sebuah demokrasi dapat bertahan ketika batas antara penegakan hukum dan kekuasaan politik sengaja dikaburkan melalui legislasi yang sunyi.