JAKARTA — Pemecatan Listyo Sigit Prabowo dari kursi Kepala Staf Kepresidenan pada 4 November 2026 bukan sekadar pergantian pejabat. Ia adalah penanda berakhirnya sebuah fase, yaitu fase ketika Jokowi masih memiliki saluran langsung ke jantung kekuasaan. Bersamaan dengan itu, tekanan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka semakin menguat di DPR, sementara tiga elite PSI memilih mundur dari partai dan bertahan di kabinet Prabowo. Tiga peristiwa, satu arah: konsolidasi kekuasaan Prabowo yang semakin mandiri, dan marginalisasi Jokowi yang semakin terstruktur.
Namun marginalisasi bukan berarti hilangnya kemampuan melawan. Jika premis yang berkembang bahwa Jokowi telah membangun lapisan pengaruh birokrat profesional hingga empat lapisan dibaca secara serius, maka pertanyaan strategisnya berubah: bukan lagi apakah Jokowi akan melawan, melainkan dalam bentuk apa perlawanan itu paling logis dilakukan, dan seberapa besar biayanya bagi stabilitas pemerintahan serta kualitas demokrasi.
Dari Koalisi Elektoral ke Konsolidasi Mandiri
Koalisi Prabowo–Gibran pada 2024 adalah koalisi elektoral yang bersifat transaksional: Jokowi menyediakan mesin politik dan basis dukungan, Prabowo menyediakan kendaraan untuk melanjutkan kekuasaan. Begitu Prabowo terpilih dan memerintah, logika transaksi itu berubah. Prabowo tidak lagi membutuhkan Jokowi untuk menang, karena saat ini beliau membutuhkan ruang untuk membangun basis loyalisnya sendiri. Dalam banyak hal, keberadaan Jokowi dan jaringan politiknya justru menjadi beban politik yang harus dikelola, bukan aset yang harus dipertahankan. Sebuah fakta yang menandakan persekutuan politik keduanya secara substansial telah mencapai titik akhir (game over), kendati komunikasi formal kenegaraan masih terjalin.
Kita masih ingat interaksi dingin antara Megawati dan SBY. Sebuah formalitas komunikasi tanpa kesamaan visi yang sarat kecurigaan. Keduanya mungkin masih akan bertemu dalam forum kenegaraan, tetapi substansi kerja sama politik sudah tidak ada lagi. Dugaan penyadapan yang melibatkan Listyo bukanlah akar dari keretakan, melainkan hanya lapisan terakhir yang menyingkap retakan yang sudah lama terbentuk. Sebelumnya, sudah muncul beberapa titik gesekan yang menunjukkan bahwa hubungan Prabowo–Jokowi tidak seharmonis yang terlihat di panggung: tarik-ulur nasib pembangunan IKN yang menjadi warisan Jokowi, serta polemik ijazah SMA Gibran yang terus menjadi bayang-bayang legitimasi.
Namun yang paling menentukan dalam peristiwa ini adalah posisi Listyo sendiri. Ia dikenal sangat dekat dengan Jokowi dengan kedekatan yang bukan rahasia publik, melainkan bagian dari jaringan loyalis yang dibangun Jokowi di berbagai institusi strategis. Ketika Listyo diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, banyak pihak membacanya sebagai upaya Jokowi untuk mempertahankan akses ke lingkaran inti kekuasaan Prabowo. Kini, dengan pemecatan itu, saluran terakhir tersebut telah diputus.
Pemecatan Listyo karena itu adalah tindakan konsolidasi struktural, bukan sekadar respons hukum. Istana bahkan menyebut dugaan penyadapan itu “mengarah ke perbuatan makar”. Dengan memindahkan Listyo dari orbit kekuasaan dan menempatkan Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Plt KSP, Prabowo memutus salah satu saluran pengaruh Jokowi yang paling strategis di lingkaran inti kepresidenan. Ini bukan lagi sekadar ketegangan; ini adalah pemutusan hubungan struktural. Listyo menjadi simbol bahwa era di mana Jokowi masih memiliki kaki tangan di jantung kekuasaan telah berakhir.
Gibran di Antara Putusan MA dan Ambiguitas Presiden
Tekanan terhadap Gibran kini memasuki fase lebih serius. Lebih dari 50 anggota lintas fraksi telah menandatangani formulir usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Ketua DPR Puan Maharani menyatakan akan memproses. Secara konstitusional, HMP diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945: DPR mengajukan, MK memeriksa dalam 90 hari, dan MPR memutuskan dalam 30 hari setelah usulan diterima. Ambang minimal 25 pengusul sudah terlampaui.
Dasar politiknya adalah putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum. MK sendiri, dalam putusan sebelumnya, menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA, dan menyerahkan penilaian keabsahan syarat calon kepada “lembaga yang memiliki kewenangan” menurut UUD 1945 yang mengarah pada DPR dan MPR.
Peta dukungan partai menunjukkan koalisi tidak monolitik. PKS mendorong pemrosesan jika Gibran tidak mundur. PKB mempertimbangkan. Gerindra terbuka pada HMP maupun angket. Demokrat menunggu keputusan pimpinan tertinggi. PDIP menyebut HMP sebagai pilihan paling rasional. Nasdem mensyaratkan seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada alternatif lain. Yang penting, niat mundur Gibran tidak menghentikan proses HMP; anggota DPR dari Golkar menilai proses tetap berjalan.
Yang paling menentukan adalah sikap Prabowo. Ia “tidak menolak” niat mundur Gibran, bukan menolak atau mendukung pemakzulan. Ini adalah strategic ambiguity yang cerdas: ia tidak memberikan perlindungan penuh kepada Gibran, tetapi juga tidak mendorong pemakzulan secara terbuka. Dengan membiarkan proses hukum dan tekanan DPR berjalan, Prabowo memindahkan beban legitimasi ke Gibran dan lembaga hukum, tanpa menanggung biaya politik langsung dari pendukung Jokowi. Namun secara struktural, posisinya sudah jelas: ia tidak membutuhkan wakil presiden dengan legitimasi rusak untuk menambah beban pemerintahannya.
Kerentanan Gibran karena itu bersifat ganda: secara hukum, basis legitimasinya terkikis oleh putusan MA dan temuan MK; secara politik, dukungan untuk mempertahankannya tidak solid, dan presiden sendiri memilih ambigu. Niat mundur adalah taktik untuk mendahului pemakzulan, bukan strategi bertahan. Namun ia menghadapi dilema: mundur berarti mengakui kelemahan, bertahan berarti menghadapi proses yang melelahkan dan merusak.
Peta Kesetiaan yang Menyusut
Peta kesetiaan politik saat ini menunjukkan penyusutan signifikan bagi Jokowi. PDIP telah secara tegas menyatakan sudah move on dari Jokowi dan tidak memiliki hubungan politik dengannya. Partai yang dulu menjadi kendaraan utama Jokowi kini menutup pintu, bahkan menyebut loyalis Jokowi dengan sindiran “barang bekas”.
Golkar secara struktural telah beralih ke Prabowo. Meskipun Ketua Umum Bahlil Lahadalia memiliki kedekatan personal dengan Jokowi, Golkar menegaskan bahwa kedekatan itu tidak berarti keterlibatan dalam penyadapan dan partai tetap paling loyal kepada Presiden Prabowo. Bahlil sendiri menyatakan Golkar akan mendukung Prabowo-Gibran “sampai selesai,” tetapi dukungan itu diarahkan pada pemerintahan Prabowo, bukan pada agenda Jokowi.
Partai-partai koalisi seperti PKB, PAN, dan Demokrat telah menyatakan dukungan kepada Prabowo, dan sebagian di antaranya mendukung Prabowo dua periode tanpa menyertakan Gibran. Ini adalah sinyal bahwa bahkan di dalam koalisi, dukungan terhadap kelanjutan dinasti Jokowi tidak lagi otomatis. Yang tersisa hanyalah PSI dan itulah mengapa fragmentasi di tubuh partai ini menjadi begitu penting.
PSI: Kendaraan Terakhir yang Kehilangan Roda
Mundurnya tiga kader PSI yang menjabat di kabinet Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka pada 9 November 2026 adalah sinyal pergeseran loyalitas dari Jokowi ke Prabowo yang paling eksplisit. Secara formal, Kaesang menyatakan bahwa “tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan partai”. Raja Juli mengaku mundur untuk fokus membantu pemerintahan Prabowo. Giring menyatakan sudah tidak sejalan lagi dengan PSI.
Namun secara struktural, pengunduran diri ini tidak bisa dilepaskan dari residu masalah yang mengitari Jokowi dan keluarganya polemik ijazah, tekanan terhadap Gibran, dan posisi Jokowi yang semakin terpinggirkan. Ini adalah reposisi taktis: para elite PSI memilih menyelamatkan karier di kabinet Prabowo daripada tetap terikat pada partai yang semakin dekat dengan Jokowi yang sedang melemah.
Dampaknya terhadap kepemimpinan Kaesang sangat serius. Ia kehilangan sekjen, wakil ketua umum, dan salah satu pendiri partai dalam satu waktu. Ini melemahkan kapasitas organisasi PSI dan menempatkan Kaesang dalam posisi yang sulit: ia harus mempertahankan partai yang secara historis adalah kendaraan politik keluarga Jokowi, sementara para elite partainya justru memilih menjauh dari Jokowi untuk menyelamatkan karier di kabinet Prabowo.
Jika Jokowi benar-benar dilantik sebagai Ketua Dewan Pembina pada 16 November 2026, ia akan memimpin partai yang sedang mengalami krisis elite dan kehilangan akses langsung ke kabinet. Nilai tawar PSI sebagai jembatan antara Jokowi dan pemerintahan Prabowo menurun drastis.
Jokowi: Pengaruh yang Tersisa dan Batasnya
Respons Jokowi terhadap tekanan yang meningkat bersifat defensif dan prosedural. Ia menyerahkan isu pemakzulan Gibran kepada “mekanisme demokrasi” dan menghormati putusan MK, sambil meminta publik mempertimbangkan perbedaan sistem pendidikan antarnegara. Ia meminta kader PSI tetap tenang dan fokus membesarkan partai.
Sikap ini mencerminkan kesadaran akan keterbatasan pengaruh. Analis menilai bahwa “bagi Jokowi, jangankan dua periode, Gibran tidak dimakzulkan saja sudah bagus“. Ini adalah penurunan ambisi yang drastis dari posisi sebelumnya, ketika Jokowi masih aktif mendorong narasi dua periode.
Pengaruh yang masih tersisa terletak pada tiga hal. Pertama, basis elektoral personal: survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Jokowi masih 81,7%, yang berarti ia masih memiliki modal politik di tingkat akar rumput. Kedua, PSI sebagai kendaraan formal, meskipun sedang melemah. Ketiga, jaringan loyalis di birokrasi dan relawan, meskipun jangkauannya semakin terbatas setelah pemecatan Listyo dan peralihan partai-partai besar ke Prabowo.
Namun, kemampuan Jokowi untuk mempertahankan posisi keluarganya sangat bergantung pada satu variabel: apakah Gibran dimakzulkan atau mundur. Jika Gibran jatuh, Jokowi kehilangan jangkar utamanya di lingkaran kekuasaan. Jika Gibran bertahan, ia masih memiliki satu titik akses—tetapi dengan legitimasi yang rusak.
Empat Lapis Pengaruh dan Logika Perlawanan Asimetris
Membaca pengaruh Jokowi di birokrat profesional maka perlawanan yang paling logis bukanlah konfrontasi terbuka, melainkan perang pengaruh asimetris jangka panjang. Mantan anggota BIN, Sri Radjasa, menduga Jokowi telah membangun pengaruh melalui penempatan orang di kementerian, lembaga hukum, dan DPR, serta penguatan ormas dan relawan. Dalam kerangka ini, strategi perlawanan tidak bertujuan merebut kursi presiden secara langsung, melainkan membuat Prabowo gagal, sehingga publik menilai Prabowo tidak mampu memimpin dan Jokowi menjadi alternatif yang diperlukan.
Jadi yang paling logis adalah skenario konfrontatif terbatas dengan pertempuran hukum dan narasi. Jika tekanan meningkat, Jokowi dapat menggunakan instrumen hukum sebagai senjata. Siasat seperti menunjukkan ijazah di pengadilan tepat saat kasus penyadapan mencuat adalah contoh pengalihan isu yang terukur untuk menghindari pertanyaan tentang keterlibatannya. Ini adalah perlawanan di ruang publik untuk mengendalikan narasi—mempertahankan posisi Jokowi sebagai korban, bukan pelaku.
Namun jika pun akan ada skenario konfrontasi terbuka, walaupun kecil kemungkinannya karena Prabowo sendiri menghindari head-to-head langsung dengan Jokowi, dan lebih memilih “menjaga jarak aman” melalui reshuffle untuk memindahkan loyalis Jokowi ke posisi kurang strategis. Maka Jokowi hanya akan fokus pada retorika politik didalam 4 Lapisan Strategik ketimbang rencana aksi karena menyadari bahwa konfrontasi terbuka hanya akan merugikan posisinya sebagai negarawan.
Lapisan pertama: birokrasi kementerian. Loyalis di kementerian dapat memperlambat atau menggagalkan program prioritas Prabowo—MBG, Koperasi Merah Putih, dan program padat anggaran lainnya. Kegagalan itu kemudian dieksploitasi untuk membangun narasi bahwa Prabowo tidak kompeten. Isu pemadaman listrik, kelangkaan BBM, dan kenaikan harga pokok akan di-frame sebagai bukti kegagalan pemerintahan. Tujuannya bukan kudeta, melainkan erosi dukungan elektoral menjelang 2029 perang gesekan yang memanfaatkan kontrol atas sumber daya administratif dan narasi.
Lapisan kedua: lembaga hukum dan keamanan. Jaringan di kepolisian, kejaksaan, dan peradilan dapat digunakan untuk menciptakan ketidakpastian hukum bagi lawan politik, atau sebaliknya, untuk melindungi loyalis dari proses hukum. Ini adalah senjata bermata dua: ia dapat melemahkan legitimasi institusi, tetapi juga dapat mempercepat normalisasi penggunaan hukum sebagai alat politik.
Lapisan ketiga: partai politik dan ormas. Meskipun partai-partai besar telah beralih ke Prabowo, jaringan di tingkat akar rumput relawan, ormas, dan basis massa tetap menjadi aset. Mobilisasi simbolik melalui safari politik ke 38 provinsi, seperti di Lampung, NTT, dan Jawa Barat, bertujuan mengaktifkan kembali modal simbolik Jokowi sebagai presiden dua periode yang dekat dengan rakyat.
Lapisan keempat: opini publik dan media sosial. Pertempuran narasi di ruang digital menjadi medan utama. Isu ijazah, penyadapan, dan pemakzulan akan terus digulirkan untuk menjaga simpati publik dan membangun citra Jokowi sebagai korban, bukan pelaku.
Tiga Skenario Tiga hingga Enam Bulan ke Depan
Skenario pertama: Jokowi terus dipinggirkan secara terstruktur (probabilitas tertinggi). Prabowo melanjutkan konsolidasi tanpa konfrontasi terbuka. Listyo menjadi “titik berhenti” simbolik; kasus penyadapan tidak menyeret Jokowi secara personal. Gibran mundur atau proses HMP berjalan tetapi tidak mencapai pemakzulan penuh. PSI mengalami fragmentasi lebih lanjut, dan Jokowi kehilangan relevansi politik secara bertahap. Ini adalah skenario “pinggiran tanpa drama”, di mana Jokowi tetap memiliki status dan suara, tetapi tidak lagi menjadi poros kekuasaan.
Skenario kedua: konfrontasi terbuka terbatas. Jika HMP terhadap Gibran berlanjut ke MK dan MPR, atau jika Jokowi memobilisasi loyalis untuk melawan, ketegangan bisa meningkat. Namun risiko politik bagi Prabowo terlalu besar untuk konfrontasi langsung, sehingga konfrontasi kemungkinan bersifat terbatas pada pertempuran narasi dan hukum, bukan eskalasi kekerasan atau krisis konstitusional penuh.
Skenario ketiga: negosiasi elite untuk penyelesaian. Prabowo dan Jokowi mencapai kesepahaman: Gibran mundur “secara terhormat” dengan jaminan tidak ada proses hukum lebih lanjut, dan Jokowi menerima posisi sebagai tokoh senior tanpa ambisi kekuasaan. Ini adalah skenario “exit yang terkelola”, yang paling menguntungkan stabilitas jangka pendek tetapi tidak menyelesaikan akar masalah: fragmentasi partai dan erosi legitimasi institusi.
Implikasi terhadap Stabilitas dan Kualitas Demokrasi
Dalam ketiga skenario, koalisi Prabowo tidak berada dalam bahaya runtuh dalam jangka pendek. Partai-partai besar mulai dări Golkar, PKB, PKS, PAN, Demokrat telah beralih ke Prabowo, dan dukungan mereka tidak bergantung pada Jokowi. Risiko utama bukanlah jatuhnya koalisi, melainkan melemahnya kualitas demokrasi: proses pemakzulan yang berlarut-larut, fragmentasi partai yang menyisakan entitas tanpa representasi jelas, dan normalisasi penggunaan instrumen hukum sebagai alat politik.
Di sisi ekonomi, tekanan politik ini berlangsung di tengah perlambatan. Bank Indonesia melaporkan penjualan eceran September 2026 hanya tumbuh 0,6%, melambat dari 1,3% pada Agustus, dan terkontraksi 3,1%. ICW menyoroti dugaan alokasi Rp14,69 miliar untuk jasa pemengaruh yang dinilai kontradiktif dengan kebijakan efisiensi. BP melepas 49,9% saham PT Aneka Petroindo Raya setelah Shell mengalihkan bisnis SPBU. Sinyal-sinyal ini penting karena krisis legitimasi politik menjadi lebih mahal ketika ekonomi melemah dan kepercayaan publik sedang diuji.
Narasihub Insight
Pemecatan Listyo, tekanan terhadap Gibran, dan fragmentasi PSI adalah tiga gejala dari satu proses: transisi dari koalisi elektoral 2024 ke konsolidasi kekuasaan Prabowo yang mandiri. Jokowi belum sepenuhnya kehilangan pengaruh, tetapi ia telah kehilangan prasyarat struktural untuk mempertahankannya: akses ke lingkaran inti kepresidenan, dukungan partai besar, dan jangkar legitimasi keluarganya.
Jika premis empat lapis pengaruh birokrasi benar, perlawanan Jokowi yang paling logis adalah kombinasi perang asimetris melalui birokrasi dan mobilisasi simbolik-elektoral bukan konfrontasi terbuka. Tujuannya bukan menjadi presiden lagi, melainkan memastikan warisannya tetap hidup dan dinastinya tetap relevan. Dalam tiga hingga enam bulan ke depan, yang paling mungkin terjadi bukanlah konfrontasi terbuka, melainkan pinggiran yang terkelola: Jokowi dan jaringan politiknya secara bertahap kehilangan relevansi, sementara Prabowo membangun arsitektur kekuasaannya sendiri.
Stabilitas pemerintahan akan terjaga, tetapi dengan biaya: legitimasi institusi dan kualitas demokrasi yang terus terkikis oleh politik kekuasaan yang berkedok prosedur hukum. Pertanyaan strategisnya bukan lagi apakah Jokowi akan dipinggirkan, melainkan apakah marginalisasi itu berlangsung melalui prosedur yang legitimate atau melalui instrumen hukum yang dipolitisasi dan apakah perlawanan asimetris yang mungkin muncul akan tetap berada dalam batas kontestasi demokratis, atau justru mempercepat erosi kepercayaan publik terhadap institusi negara.