JAKARTA – Dalam pekan yang sama, publik Indonesia dihadapkan pada tiga peristiwa yang tampak berjalan sendiri-sendiri. Mahasiswa kembali turun ke jalan dengan delapan tuntutan. Presiden Prabowo Subianto duduk diapit oleh Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka dalam momen keakraban di Hari Kemerdekaan. Di saat yang sama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melantik deputi komisioner untuk mengawasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) yang akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Jika dibaca sebagai berita harian, ketiganya adalah cerita berbeda. Namun, jika dibaca sebagai peta politik, ada narasi besar yang menghubungkannya: pemerintahan Prabowo sedang menghadapi tiga pekerjaan rumah raksasa sekaligus. Menjaga legitimasi publik di tengah gelombang kritik. Mengelola konsolidasi elite yang dirajut dalam simbol. Dan membangun kapasitas negara melalui lompatan reformasi ekonomi.
Ketiganya, pada akhirnya, bermuara pada satu pertanyaan: seberapa kuat negara Indonesia?
Saat Mahasiswa Menjadi Alarm Awal
Aksi mahasiswa yang digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 RI, pada Selasa (18/8/2026), membawa delapan tuntutan. Isunya beragam: mulai dari penghentian program-program pemerintah, evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN), pemberantasan korupsi, reformasi agraria, harga kebutuhan pokok, hingga penetapan status bencana nasional untuk sejumlah daerah.
Namun, yang menarik bukan sekadar daftar tuntutan. Benang merah yang ditarik mahasiswa adalah kritik terhadap pemusatan kekuasaan di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka mempertanyakan arah demokrasi dan ruang publik yang dinilai semakin menyempit. Dalam bahasa politik, mahasiswa sedang bertanya: “Untuk siapa sebenarnya negara bekerja?”
Pemerintah, melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), M. Qodari, merespons dengan nada terbuka, menyatakan akan mendengar segala tuntutan. Namun, di lapangan, aparat keamanan mengamankan 21 orang yang diduga bukan bagian dari massa mahasiswa dan berpotensi memicu konflik. Di sinilah letak ujian sesungguhnya: apakah kritik akan diserap sebagai sumber informasi politik, atau diperlakukan sebagai gangguan?
Mahasiswa adalah alarm awal. Mereka mungkin belum mewakili seluruh rakyat, tetapi mereka mampu menangkap perubahan keresahan sebelum menjadi arus politik yang lebih besar. Sebuah kritik ekonomi yang bertemu dengan persoalan kebebasan sipil dapat berubah dari pertanyaan “Apakah kebijakan efektif?” menjadi “Apakah pemerintah mendengar rakyat?”—dan pada akhirnya, “Untuk siapa negara bekerja?”
Prabowo-Jokowi-Gibran: Simbol di Balik Konsolidasi
Di tengah hiruk-pikuk demonstrasi, sebuah foto dari peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka menjadi perbincangan. Presiden Prabowo Subianto tampak duduk diapit oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketiganya tampak akrab, sesekali berbincang sambil tersenyum. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut momen itu sebagai tanda keakraban, bahkan menyebut keduanya sebagai ‘bestie’ di media sosial.
Dalam politik, simbol tidak pernah sederhana. Foto bersama adalah pesan yang jelas: pusat kekuasaan ingin menunjukkan stabilitas. Ini penting. Pemerintahan tidak mungkin menjalankan transformasi ekonomi besar—program pangan, energi, hilirisasi, hingga reformasi SDA—tanpa stabilitas politik. Investor membutuhkan kepastian, birokrasi membutuhkan arah, dan rakyat butuh keyakinan bahwa negara tidak terjebak dalam konflik kekuasaan.
Namun, foto bersama bukan berarti kompetisi politik selesai. Di balik senyum dan keakraban, ada pertanyaan yang lebih dalam: apakah kedua jaringan politik ini sedang membangun koeksistensi, konsolidasi, atau mulai mempersiapkan kompetisi baru menuju 2029? Yang harus diamati bukan siapa duduk di samping siapa, tetapi siapa yang menguasai kebijakan, jaringan, dan ruang di pemerintahan. Jawabannya akan menentukan wajah politik Indonesia setelah 2027.
BMKS: Sunyi, Tapi Bisa Mengubah Segalanya
Di tengah hiruk-pikuk politik, ada satu berita yang nyaris luput dari perhatian publik: pelantikan Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) oleh OJK. Padahal, dari perspektif negara, inilah salah satu perkembangan paling fundamental.
Indonesia adalah salah satu produsen utama berbagai mineral dan komoditas strategis—nikel, timah, emas, batu bara, hingga kelapa sawit. Namun, selama ini, negara belum memperoleh manfaat optimal karena pembentukan harga sejumlah komoditas belum berlangsung di dalam negeri. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa BMKS diharapkan dapat menjawab persoalan praktik transfer pricing dan under-invoicing yang sangat merugikan Indonesia.
Pembangunan BMKS adalah bagian dari arahan Presiden Prabowo agar kekayaan alam Indonesia dikelola secara lebih optimal untuk kepentingan nasional. Jika dirunut, logikanya sederhana: Produksi → Data → Transaksi → Harga → Pajak → Industri → Nilai Tambah. Jika seluruh rantai ini transparan dan kredibel, Indonesia memiliki instrumen baru untuk meningkatkan posisi tawarnya di pasar global.
Ini bukan sekadar persoalan perdagangan. Ini adalah persoalan kedaulatan ekonomi. Kedaulatan di abad ke-21 tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki tambang, tetapi oleh siapa yang menguasai data dan nilai. Negara tidak perlu menjadi pedagang terbesar, tetapi harus menjadi pemilik sistem yang membuat perdagangan berlangsung secara adil dan menguntungkan kepentingan nasional.
Tiga Berita, Satu Cerita
Kembali ke pertanyaan awal: seberapa kuat negara Indonesia?
Mahasiswa turun ke jalan mengingatkan bahwa legitimasi tidak boleh dianggap otomatis. Negara yang kuat bukan negara yang kebal kritik, tetapi yang mampu menerima kritik tanpa kehilangan stabilitas.
Prabowo-Jokowi-Gibran tampil bersama menunjukkan bahwa konsolidasi elite masih menjadi faktor kunci. Negara yang kuat bukan negara yang seluruh elitenya selalu sepakat, tetapi yang mampu mengelola perbedaan tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
BMKS sedang dibangun menandakan bahwa kapasitas negara sedang diuji. Negara yang kuat bukan yang memiliki tambang paling banyak, tetapi yang mampu mengubah kekayaan alam menjadi kesejahteraan, teknologi, industri, dan daya tawar geopolitik.
Narasihub Insight
Tantangan pemerintahan Prabowo ke depan adalah menjaga keseimbangan yang sulit: terlalu represif terhadap kritik, legitimasi terkikis; terlalu lemah terhadap kepentingan ekonomi, kedaulatan SDA hilang; terlalu mengandalkan elite, regenerasi politik tersumbat; terlalu mengandalkan pasar, kepentingan nasional tersisih.
Indonesia sedang memasuki babak baru. Politik, ekonomi, teknologi, sumber daya alam, dan geopolitik semakin menyatu. Pertarungan ke depan bukan lagi sekadar siapa memenangkan pemilu, tetapi siapa menguasai data, siapa menguasai sumber daya, siapa mengendalikan institusi, siapa membentuk narasi publik—dan pada akhirnya, siapa mampu mengubah semuanya menjadi kekuatan nasional.
Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memegang kekuasaan, tetapi oleh bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk membangun negara yang lebih kuat, lebih transparan, dan lebih berdaulat. Karena pada akhirnya, politik yang paling penting bukan politik tentang siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Politik yang paling penting adalah politik tentang siapa yang mampu membuat negara bekerja untuk kepentingan rakyat.