ISTANBUL – Politik Turki kembali memasuki fase paling menentukan sejak kemenangan oposisi dalam pemilu lokal 2024. Mantan Ketua Partai Rakyat Republik (Cumhuriyet Halk Partisi/CHP), Özgür Özel, secara resmi mengundurkan diri dari partai yang didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk dan mengumumkan pembentukan Yeni Parti (Partai Baru). Keputusan tersebut muncul setelah pengadilan Turki membatalkan kongres CHP yang sebelumnya mengantarkan Özel sebagai ketua umum, sekaligus mengembalikan kepemimpinan partai kepada pendahulunya, Kemal Kılıçdaroğlu.
Langkah politik Özel langsung memicu perubahan besar dalam konfigurasi parlemen. Sebanyak 91 anggota parlemen dilaporkan meninggalkan CHP dan bergabung dengan Yeni Parti. Perpindahan massal tersebut menjadi salah satu eksodus politik terbesar dalam sejarah modern Turki dan menandai semakin dalamnya krisis yang melanda kubu oposisi di tengah meningkatnya tekanan terhadap para tokoh anti-pemerintah.
Perkembangan ini terjadi ketika Turki tengah menghadapi polarisasi politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di satu sisi, pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdoğan menegaskan bahwa seluruh proses hukum terhadap tokoh oposisi merupakan bagian dari penegakan hukum yang independen. Namun di sisi lain, partai-partai oposisi, organisasi hak asasi manusia, serta Uni Eropa menilai proses tersebut sebagai bentuk pelemahan sistematis terhadap demokrasi dan pluralisme politik.
Krisis Politik Berakar Sejak 2024
Akar persoalan bermula pada Oktober 2024 ketika Ahmet Özer, Wali Kota Esenyurt dari CHP, ditahan atas dugaan memiliki hubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), organisasi yang dikategorikan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Turki. Meskipun kemudian dibebaskan pada November 2025, proses hukum terhadapnya masih terus berlangsung.
Peristiwa tersebut menjadi awal dari rangkaian penyelidikan terhadap ratusan kader dan pejabat CHP. Berbagai tuduhan mulai dari korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga dugaan keterkaitan dengan organisasi terlarang diarahkan kepada sejumlah tokoh oposisi.
Puncak krisis terjadi pada Maret 2025 ketika Wali Kota Metropolitan Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ditangkap atas tuduhan korupsi, spionase, dan terorisme. İmamoğlu yang selama ini dipandang sebagai figur paling potensial untuk menantang Erdoğan dalam pemilihan presiden secara tegas membantah seluruh tuduhan tersebut.
Tidak lama setelah penahanannya, universitas yang pernah menerbitkan ijazah İmamoğlu membatalkan dokumen akademiknya. Berdasarkan ketentuan konstitusi Turki, seorang calon presiden wajib memiliki ijazah pendidikan tinggi. Keputusan tersebut praktis menghilangkan peluang İmamoğlu untuk maju dalam pemilu presiden apabila status hukumnya tidak berubah.
Penahanan İmamoğlu memicu demonstrasi besar di berbagai kota dan menjadi aksi protes terbesar dalam lebih dari satu dekade terakhir. Bersamaan dengan itu, pasar keuangan Turki mengalami tekanan hebat. Nilai tukar lira melemah tajam, indeks saham terkoreksi, dan Bank Sentral Turki harus melakukan intervensi dengan menggelontorkan cadangan devisa dalam jumlah besar guna menenangkan pasar.
Pembatalan Kongres CHP Memicu Fragmentasi
Situasi semakin memburuk ketika pengadilan membatalkan hasil Kongres CHP yang mengangkat Özgür Özel sebagai ketua umum pada 2023. Putusan tersebut mengembalikan kepemimpinan partai kepada Kemal Kılıçdaroğlu, tokoh senior yang memimpin CHP selama 13 tahun dan kalah dari Erdoğan dalam Pemilu Presiden 2023.
Özel menolak keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk intervensi terhadap demokrasi internal partai. Ia menyatakan tidak memiliki pilihan selain meninggalkan CHP dan membangun kendaraan politik baru.
Menurut Özel, pembentukan Yeni Parti bukan sekadar perpindahan organisasi politik, tetapi merupakan upaya mempertahankan semangat demokrasi yang menurutnya mulai terkikis akibat campur tangan lembaga hukum terhadap proses politik.
Keputusan itu segera diikuti puluhan anggota parlemen, kepala daerah, serta kader-kader muda CHP yang memilih bergabung dengan partai baru. Kondisi tersebut membuat CHP kehilangan sebagian besar kekuatan organisasinya hanya dalam hitungan hari.
AKP Memetik Keuntungan Politik
Di tengah perpecahan oposisi, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) justru memperoleh keuntungan politik yang signifikan. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah wali kota dan anggota parlemen oposisi berpindah ke AKP.
Perpindahan tersebut membuat posisi AKP di parlemen semakin menguat. Jumlah kursi partai pemerintah bertambah sehingga memperbesar kapasitas Erdoğan dalam mengendalikan agenda legislasi nasional.
Bagi Erdoğan, perkembangan ini merupakan momentum penting menjelang kontestasi politik berikutnya. Meskipun secara konstitusional ia telah mencapai batas masa jabatan sebagai presiden, peluang untuk kembali mencalonkan diri masih terbuka apabila parlemen memutuskan menggelar pemilu lebih awal atau apabila terjadi perubahan terhadap konstitusi.
Dengan oposisi yang semakin terpecah, peluang pemerintah membangun dukungan politik terhadap skenario tersebut menjadi relatif lebih besar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Lawfare Menjadi Senjata Politik Baru
Perkembangan politik Turki memperlihatkan perubahan pola persaingan kekuasaan di era modern. Jika pada masa lalu kompetisi politik lebih banyak ditentukan melalui mobilisasi massa dan pemilu, kini instrumen hukum semakin sering digunakan sebagai arena utama perebutan kekuasaan.
Fenomena tersebut dikenal sebagai lawfare, yakni penggunaan perangkat hukum untuk menghasilkan dampak politik yang signifikan. Dalam praktiknya, sebuah pemerintahan tidak perlu melarang partai politik atau menangkap seluruh lawan politiknya. Cukup dengan penyelidikan hukum, gugatan administratif, pembatalan kongres, pencabutan status calon, atau proses pengadilan yang berkepanjangan, maka kapasitas politik lawan dapat melemah secara perlahan.
Pemerintah Turki membantah penggunaan strategi tersebut dan menegaskan bahwa seluruh proses hukum dijalankan secara independen oleh lembaga peradilan. Namun bagi oposisi dan berbagai organisasi internasional, pola yang terjadi menunjukkan adanya tekanan yang semakin sistematis terhadap kekuatan politik penantang pemerintah.
Dampak terhadap Demokrasi Turki
Perpecahan oposisi membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar perubahan komposisi parlemen. Fragmentasi tersebut berpotensi menghilangkan momentum kemenangan CHP pada pemilu lokal 2024 yang sebelumnya dianggap sebagai titik balik politik Turki.
Keberhasilan CHP memenangkan kota-kota strategis seperti Istanbul, Ankara, dan Izmir sempat memunculkan optimisme bahwa dominasi AKP mulai melemah. Namun berbagai perkembangan sepanjang 2025 hingga 2026 justru membalikkan situasi tersebut.
Alih-alih tampil sebagai kekuatan alternatif yang solid, oposisi kini menghadapi persoalan kepemimpinan, perpecahan internal, serta ketidakpastian mengenai figur yang akan menjadi kandidat presiden.
Kondisi tersebut memberikan keuntungan psikologis maupun elektoral bagi Erdoğan karena lawan politiknya harus lebih banyak berkonsentrasi menyelesaikan konflik internal daripada membangun strategi menghadapi pemerintahan.
Pasar Keuangan Mencermati Stabilitas Politik
Ketidakpastian politik juga berdampak langsung terhadap persepsi investor global. Setiap perkembangan yang berkaitan dengan proses hukum terhadap tokoh oposisi maupun perubahan kepemimpinan CHP selalu diikuti volatilitas pasar keuangan.
Lira Turki beberapa kali mengalami tekanan, sementara imbal hasil obligasi pemerintah meningkat seiring naiknya persepsi risiko politik. Intervensi Bank Sentral Turki melalui penjualan cadangan devisa menjadi indikasi bahwa stabilitas politik kini menjadi faktor yang sama pentingnya dengan indikator ekonomi makro.
Bagi investor internasional, kepastian hukum, independensi lembaga negara, dan keberlangsungan demokrasi merupakan komponen penting dalam menentukan keputusan investasi jangka panjang.
Narasihub Insight
Dari perspektif politik strategis, pembentukan Yeni Parti mencerminkan bahwa pertarungan politik di Turki telah memasuki fase rekonfigurasi kekuatan oposisi. Meskipun partai baru memperoleh modal awal berupa dukungan puluhan anggota parlemen, fragmentasi tersebut justru mengurangi efektivitas oposisi dalam menghadapi pemerintahan Erdoğan. Dalam sistem politik yang sangat kompetitif seperti Turki, keterbelahan suara oposisi berpotensi menjadi keuntungan elektoral bagi AKP, terutama apabila pemilu digelar lebih awal.
Namun demikian, keuntungan jangka pendek tersebut juga menyimpan risiko jangka panjang. Semakin tajam polarisasi politik dapat memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara, khususnya apabila proses hukum terus dipersepsikan sebagai bagian dari kompetisi politik. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas demokrasi, meningkatkan ketidakpastian ekonomi, serta memperbesar tekanan diplomatik dari Uni Eropa dan negara-negara Barat terhadap Ankara.
Di tingkat geopolitik, stabilitas politik Turki memiliki arti strategis karena negara tersebut merupakan anggota NATO yang memainkan peran penting di kawasan Laut Hitam, Timur Tengah, Kaukasus, dan Mediterania Timur. Oleh karena itu, setiap perubahan konfigurasi politik domestik di Ankara akan menjadi perhatian tidak hanya bagi masyarakat Turki, tetapi juga bagi Washington, Brussel, Moskow, dan berbagai kekuatan regional lainnya.
Dengan waktu yang masih tersisa menuju Pemilu 2028, pembentukan Yeni Parti kemungkinan baru menjadi awal dari proses restrukturisasi politik Turki. Pertanyaan terbesar kini bukan lagi apakah Erdoğan masih mampu mempertahankan dominasinya, melainkan apakah oposisi mampu membangun kembali persatuan dan menghadirkan kepemimpinan alternatif yang cukup kuat untuk menandingi salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah politik modern Turki.