JAKARTA – Salah satu kekeliruan terbesar dalam melihat polemik Tempo–Agrinas adalah menganggapnya sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Padahal, kasus tersebut hanyalah satu fragmen kecil dari perubahan besar yang sedang terjadi dalam lanskap informasi global. Dunia kini memasuki era ketika hampir setiap isu publik tidak lagi dipahami semata berdasarkan fakta, tetapi berdasarkan narasi yang berhasil mendominasi ruang informasi.
Dalam perspektif Strategic Intelligence, konflik tidak selalu dimulai dengan pengerahan pasukan atau tekanan ekonomi. Banyak konflik modern justru diawali dengan perebutan persepsi. Tujuannya bukan menghancurkan lawan secara fisik, tetapi memengaruhi cara masyarakat berpikir, mempercayai, dan mengambil keputusan. Karena itu, media, media sosial, lembaga negara, perusahaan, universitas, bahkan organisasi masyarakat sipil kini menjadi bagian dari ekosistem strategis yang sama.
Kasus Bank Silicon Valley: Kepanikan yang Dibangun oleh Narasi
Kebangkrutan Silicon Valley Bank (SVB) di Amerika Serikat pada 2023 memberikan pelajaran penting mengenai bagaimana informasi dapat menciptakan krisis yang jauh lebih cepat dibandingkan krisis ekonomi itu sendiri.
Secara fundamental, SVB memang menghadapi masalah likuiditas akibat kenaikan suku bunga. Namun yang mempercepat keruntuhan bank tersebut bukan semata-mata kondisi keuangannya, melainkan penyebaran informasi melalui grup WhatsApp, X (Twitter), Telegram, dan jaringan investor modal ventura.
Dalam waktu kurang dari 48 jam, muncul narasi bahwa bank tersebut akan kolaps. Para deposan secara bersamaan menarik dana dalam jumlah sangat besar. Terjadi bank run digital terbesar dalam sejarah modern.
Kasus ini menunjukkan bahwa dalam era digital, persepsi dapat mengalahkan indikator ekonomi. Ketika kepercayaan hilang, institusi yang secara administratif masih berfungsi dapat runtuh hanya karena masyarakat bertindak berdasarkan ekspektasi kolektif.
Kasus TikTok di Amerika Serikat: Informasi Sebagai Isu Keamanan Nasional
Contoh lain adalah perdebatan mengenai TikTok di Amerika Serikat.
Permasalahan utama sebenarnya bukan sekadar aplikasi video pendek. Yang dipersoalkan adalah kepemilikan data, algoritma rekomendasi, dan kemampuan membentuk opini publik.
Pemerintah Amerika memandang bahwa platform digital dapat menjadi instrumen geopolitik apabila algoritmanya mampu mengarahkan preferensi informasi jutaan warga negara. Sebaliknya, Tiongkok menilai pembatasan terhadap TikTok sebagai bentuk proteksionisme digital.
Perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa platform informasi kini diperlakukan layaknya pelabuhan, jalur perdagangan, atau pangkalan militer pada masa lalu. Infrastruktur digital telah menjadi aset strategis negara.
Kasus Rusia–Ukraina: Perang Dimenangkan Juga oleh Narasi
Perang Rusia–Ukraina memperlihatkan bahwa operasi militer modern selalu berjalan berdampingan dengan operasi informasi.
Rusia berusaha membangun narasi mengenai ancaman keamanan dan perlindungan terhadap komunitas berbahasa Rusia. Ukraina membangun narasi mengenai perjuangan mempertahankan kedaulatan dan demokrasi. Negara-negara Barat memperkuat narasi mengenai pelanggaran hukum internasional.
Di medan perang, tank dan rudal tetap menentukan. Namun di ruang informasi, video pendek, citra satelit, unggahan media sosial, dan konferensi pers para pemimpin dunia turut membentuk persepsi global yang kemudian memengaruhi dukungan diplomatik, bantuan militer, hingga sanksi ekonomi.
Artinya, perang modern tidak hanya diputuskan di garis depan, tetapi juga di layar telepon genggam miliaran orang.
Indonesia: Dari Polemik Media Hingga Pemilu
Indonesia juga mengalami fenomena serupa.
Pada setiap pemilu, ruang informasi dipenuhi berbagai bentuk operasi narasi, mulai dari disinformasi, manipulasi video (deepfake), potongan pidato di luar konteks, hingga kampanye negatif yang dirancang untuk memperkuat polarisasi.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak selalu datang dari pelanggaran prosedur pemilu, tetapi juga dari kualitas informasi yang diterima pemilih.
Karena itu, menjaga integritas pemilu saat ini tidak cukup hanya melalui pengawasan logistik dan proses pemungutan suara. Yang sama pentingnya adalah menjaga integritas ruang informasi.
Danantara, Agrinas, dan BUMN Strategis
Kasus Agrinas maupun pembentukan Danantara memperlihatkan bagaimana BUMN strategis kini tidak hanya dinilai berdasarkan kinerja bisnisnya, tetapi juga berdasarkan narasi yang berkembang di ruang publik.
Satu pemberitaan negatif dapat memengaruhi persepsi investor. Satu unggahan viral dapat mengubah sentimen pasar. Sebuah surat internal dapat berkembang menjadi isu nasional.
Hal ini bukan berarti kritik harus dibatasi. Sebaliknya, kritik yang berbasis fakta justru diperlukan agar institusi publik tetap akuntabel.
Namun semua pihak juga perlu memahami bahwa dalam sektor strategis, narasi memiliki dampak ekonomi yang nyata. Reputasi kini merupakan aset strategis yang nilainya dapat memengaruhi investasi, stabilitas pasar, bahkan posisi tawar negara di tingkat internasional.
Universitas, Lembaga Riset, dan Influencer Kini Menjadi Aktor Geopolitik
Perubahan besar lainnya adalah munculnya aktor-aktor baru dalam ekosistem informasi.
Dahulu pembentukan opini didominasi oleh pemerintah dan media massa. Kini universitas, lembaga survei, think tank, influencer, kreator konten, bahkan komunitas digital dapat memengaruhi arah kebijakan publik.
Fenomena ini membuat batas antara komunikasi, politik, ekonomi, dan keamanan nasional semakin kabur.
Dalam perspektif geopolitik modern, siapa pun yang mampu membentuk persepsi publik memiliki pengaruh strategis.
Dari Kebebasan Pers Menuju Ketahanan Informasi Nasional
Semua contoh tersebut memperlihatkan bahwa tantangan abad ke-21 tidak lagi hanya berkaitan dengan kebebasan menyampaikan informasi, tetapi juga kemampuan suatu bangsa mempertahankan kualitas ruang informasinya.
Indonesia tidak boleh mundur dari prinsip kebebasan pers yang telah diperjuangkan sejak reformasi. Namun kebebasan pers saja tidak lagi memadai untuk menghadapi kompleksitas perang informasi global.
Yang dibutuhkan adalah membangun Information Resilience—ketahanan informasi nasional yang bertumpu pada lima pilar utama.
Pertama, media yang independen sekaligus transparan dalam tata kelola dan mekanisme akuntabilitasnya.
Kedua, pemerintah yang terbuka, responsif, dan mampu menyampaikan informasi secara cepat serta berbasis data.
Ketiga, platform digital yang bertanggung jawab terhadap penyebaran konten dan transparansi algoritma.
Keempat, masyarakat yang memiliki literasi digital dan kemampuan berpikir kritis sehingga tidak mudah terjebak dalam manipulasi informasi.
Kelima, komunitas akademik dan lembaga riset yang mampu menyediakan analisis berbasis bukti sebagai penyeimbang dalam ruang publik.
Redaktur Insight: Kepercayaan Adalah Infrastruktur Strategis Baru
Kasus Tempo–Agrinas pada akhirnya bukan hanya berbicara tentang sebuah surat audiensi, sebagaimana kasus Silicon Valley Bank bukan hanya berbicara tentang likuiditas bank, atau TikTok bukan hanya tentang aplikasi media sosial.
Semuanya menunjukkan satu realitas yang sama: kepercayaan telah menjadi infrastruktur strategis abad ke-21.
Negara yang gagal menjaga kepercayaan publik akan menghadapi kerentanan yang jauh lebih besar terhadap disinformasi, polarisasi, manipulasi pasar, hingga intervensi asing melalui ruang informasi. Sebaliknya, negara yang mampu membangun ketahanan informasi akan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menjaga demokrasi, stabilitas ekonomi, keamanan nasional, dan daya saing geopolitiknya.
Karena itu, pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi sekadar apakah pers bebas? atau siapa yang benar dalam sebuah polemik? Pertanyaan yang jauh lebih strategis adalah: apakah ekosistem informasi nasional kita cukup tangguh untuk menghadapi perang narasi yang akan menjadi ciri utama geopolitik abad ke-21?