JAKARTA — Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sepakat memasuki babak baru hubungan pertahanan bilateral setelah menggelar pertemuan tingkat menteri “2+2” di Jakarta, Jumat (21/8). Kesepakatan paling strategis yang dihasilkan adalah pembangunan pabrik amunisi, rudal, dan roket bersama di Indonesia dengan skema transfer teknologi yang ditargetkan mulai beroperasi paling lambat 2027.
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa kerja sama industri pertahanan ini akan melibatkan BUMN strategis PT Pindad dan PT Len Industri. “China akan transfer teknologi agar kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia. Kita akan kerja sama di dalam pabrik amunisi, seperti misil, roket, dan sebagainya,” ujar Sjafrie usai pertemuan di Kantor Kementerian Luar Negeri.
Dialog Strategis dan Latihan Militer
Pertemuan yang juga dihadiri Menteri Luar Negeri RI Sugiono, Menteri Luar Negeri China Wang Yi, dan Menteri Pertahanan China Laksamana Dong Jun ini merupakan yang kedua kalinya setelah pertemuan perdana di Beijing pada April 2025.
Selain pembangunan pabrik amunisi, kedua negara sepakat memperluas latihan militer bersama. Indonesia secara resmi mengundang Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) untuk berpartisipasi dalam latihan bersama Heping Garuda yang direncanakan digelar di sekitar Sumatera pada September atau Oktober 2026. “Kami juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk ikut serta di dalam latihan bersama seperti Heping Garuda yang merupakan salah satu bentuk konkret hubungan antara TNI dan Angkatan Bersenjata RRT,” jelas Sjafrie.
Kerja sama personel juga diperluas. Indonesia akan mengirim personel TNI—dari tingkat perwira hingga bintara dan tamtama—ke China untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer. “Kami bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan. Ini tidak hanya kerja sama materiil, tetapi juga kerja sama peningkatan kemampuan personel,” kata Sjafrie.
Teknologi Maju dan Kerja Sama Ekonomi
Di luar ranah pertahanan konvensional, kedua negara sepakat memperluas kerja sama di bidang teknologi maju, termasuk kecerdasan buatan (AI), pengembangan satelit komunikasi bersama, energi hijau, dan perikanan. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa kedua negara juga membahas penguatan ketahanan pangan, energi, dan mineral melalui pengembangan industri pendukung.
Kerja sama ini tidak bisa dilepaskan dari konteks ekonomi yang lebih luas. Perdagangan bilateral kedua negara mencapai sekitar USD 167 miliar pada 2025. Dalam enam bulan pertama 2026 saja, investasi gabungan dari China daratan dan Hong Kong mencapai USD 11,5 miliar.
Landasan Hukum dan Komitmen Jangka Panjang
Menteri Pertahanan Sjafrie menegaskan bahwa hubungan pertahanan kedua negara berlandaskan Defence Cooperation Agreement (DCA) yang ditandatangani pada 2007 dan diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyebut mekanisme “2+2” ini sebagai platform strategis pertama di dunia yang dibangun China di tingkat menteri. “China dan Indonesia, sebagai negara berkembang besar dan anggota penting Global South, sudah selayaknya mempererat solidaritas dan kerja sama. Ini memiliki makna yang jauh melampaui dimensi bilateral,” ujar Wang Yi.
Sementara itu, Menteri Pertahanan China Dong Jun menyatakan bahwa kerja sama pertahanan kedua negara telah menjadi “model bagi kerja sama pertahanan tipe baru di antara Global South dan negara berkembang besar”.
Dari Latihan ke Industrialisasi
Pola yang terlihat dari pertemuan ini menunjukkan eskalasi bertahap yang terencana: latihan bersama → pendidikan personel → transfer teknologi → produksi domestik → industrialisasi pertahanan. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar bagi alutsista asing, tetapi berambisi membangun kapasitas produksi sendiri—sebuah ambisi yang selama ini menjadi titik lemah industri pertahanan nasional.
Menariknya, dalam pertemuan ini tidak ada pembahasan mengenai pembelian jet tempur J-10 dari China, sebagaimana sempat diisukan sebelumnya. Fokus justru diarahkan pada pembangunan kapasitas produksi domestik, bukan sekadar pengadaan alutsista.
Narasihub Insight
Meskipun menawarkan peluang besar bagi kemandirian industri pertahanan, kerja sama ini juga menyimpan risiko. Transfer teknologi dapat berubah menjadi transfer ketergantungan jika komponen kritis, software, sistem pemeliharaan, dan rantai pasok tetap berada di luar Indonesia.
Pengamat pertahanan mengingatkan pentingnya memastikan local content yang mengikat, kemandirian maintenance dan supply chain, serta strategi multiple-supplier agar Indonesia tidak terjebak dalam ketergantungan teknologi pada satu negara.
Menteri Pertahanan Sjafrie menegaskan bahwa pertemuan ini “hanya membahas kerja sama bilateral” dan “tidak ada diskusi tentang AS”. Namun, peningkatan kerja sama pertahanan yang terlalu dalam dengan China berpotensi menimbulkan persepsi tentang pergeseran alignment dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang “bebas-aktif”.