Yang Ditenteng Kopi.. Yang Ditantang Dunia

JAKARTA — Ada sebuah momen sederhana yang menarik perhatian. Presiden Prabowo Subianto terlihat mengangkat sebuah cangkir di samping podium sebelum menyampaikan pidato. Sekilas, tidak ada yang istimewa. Seorang pemimpin sedang memegang minuman sebelum berbicara. Namun, jika gambar sederhana itu dibaca dalam konteks perjalanan politik Prabowo, secangkir kopi dapat menjadi metafora yang menarik tentang bagaimana Indonesia sedang berusaha menempatkan dirinya di tengah perubahan dunia.

Yang ditenteng kopi. Yang ditantang dunia.

Kalimat tersebut bukan sekadar permainan kata. Di satu sisi, kopi merepresentasikan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan rakyat Indonesia. Kopi hadir di warung, rumah, kantor, ruang diskusi, hingga meja perundingan. Di balik secangkir kopi terdapat petani, perkebunan, perdagangan, industri, ekspor, pelabuhan, dan rantai nilai ekonomi. Di sisi lain, ketika seorang presiden membawa cangkir kopi ke ruang politik, yang dibicarakan bisa jauh lebih besar: anggaran negara, BUMN, sumber daya alam, pertahanan, investasi, geopolitik, hingga masa depan Palestina.

Salah satu cuplikan yang paling kuat menggambarkan simbol tersebut adalah ketika Prabowo mengangkat cangkir sebelum berpidato dalam acara Harlah PKB. Dalam video yang diberitakan Kompas.com, Prabowo kemudian mengetahui bahwa minuman yang diberikan kepadanya ternyata teh, bukan kopi. Ia bahkan berseloroh bahwa kopi merupakan semacam “senjata rahasia” untuk membuatnya lebih bersemangat dan berpikir. Momen tersebut terlihat ringan, tetapi justru memperlihatkan sisi personal Prabowo yang dekat dengan kebiasaan sehari-hari.

Namun, yang menarik bukan semata-mata soal apakah minuman di dalam cangkir itu kopi atau teh. Yang menarik adalah apa yang terjadi setelah cangkir itu diletakkan dan seorang presiden mulai berbicara tentang negara.

Prabowo datang ke pemerintahan dengan agenda yang sangat besar. Ia tidak hanya berbicara mengenai program sosial, tetapi juga mencoba melakukan perubahan pada cara negara mengelola uang, aset, perusahaan, sumber daya alam, dan posisi Indonesia dalam hubungan internasional.

Langkah awalnya adalah efisiensi anggaran. Pemerintah menerapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan target efisiensi belanja sekitar Rp306,7 triliun. Perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, pengadaan alat tulis kantor, dan berbagai belanja yang dianggap tidak produktif menjadi sasaran. Pesan politiknya jelas: negara harus berhenti membakar uang untuk hal-hal yang tidak menghasilkan manfaat besar bagi rakyat.

Tetapi Prabowo kemudian bergerak lebih jauh. Persoalannya bukan hanya bagaimana mengurangi pengeluaran, tetapi bagaimana mengelola kekayaan negara yang sudah ada. Dari sinilah Danantara menjadi salah satu instrumen paling penting dalam desain ekonomi pemerintah.

Danantara tidak sekadar dibangun sebagai lembaga investasi. Ia ditempatkan sebagai instrumen untuk mengoptimalkan aset negara, melakukan konsolidasi BUMN, mendorong investasi, dan menciptakan nilai tambah. Pemerintah bahkan mulai melakukan penyederhanaan struktur BUMN dengan menutup atau menggabungkan sejumlah perusahaan yang dinilai tidak lagi efektif.

Maknanya cukup besar. Selama bertahun-tahun, persoalan Indonesia bukan hanya kekurangan sumber daya. Indonesia memiliki sumber daya alam, pasar domestik yang besar, tenaga kerja, posisi geografis strategis, dan aset negara yang sangat besar. Persoalannya adalah bagaimana semua kekayaan tersebut dikelola menjadi kekuatan ekonomi nasional.

Karena itu, Danantara dapat dibaca sebagai bagian dari upaya mengubah paradigma. Negara tidak cukup hanya memiliki aset. Negara harus mampu membuat aset tersebut produktif. BUMN tidak cukup hanya berdiri sebagai perusahaan milik negara. BUMN harus mampu menghasilkan nilai ekonomi, memperkuat industri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional.

Dari sini, perjalanan kebijakan Prabowo bergerak menuju persoalan yang lebih besar: siapa yang menguasai rantai nilai ekonomi Indonesia?

Pemerintah mulai memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam strategis melalui BUMN. Gagasan yang muncul bukan lagi sekadar meningkatkan volume ekspor, tetapi meningkatkan posisi Indonesia dalam menentukan harga, mengendalikan rantai perdagangan, dan memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari kekayaan alamnya sendiri.

Jika pendekatan tersebut berhasil, Indonesia tidak lagi hanya menjadi negara yang menjual bahan mentah kepada dunia. Indonesia berusaha menjadi negara yang menentukan bagaimana sumber daya tersebut diperdagangkan dan diolah.

Di sinilah persoalan ekonomi mulai bertemu dengan geopolitik.

Dalam dunia yang semakin kompetitif, kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh jumlah kapal perang, pesawat tempur, atau kekuatan militernya. Kekuatan juga ditentukan oleh kemampuan mengelola modal, energi, pangan, mineral strategis, teknologi, data, dan rantai pasok.

Negara yang tidak mampu mengendalikan modal dan sumber daya strategisnya akan memiliki ruang gerak diplomatik yang terbatas. Sebaliknya, negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan kemampuan mengelola asetnya sendiri memiliki daya tawar yang lebih besar ketika berhadapan dengan kekuatan dunia.

Karena itu, Danantara dan agenda hilirisasi tidak dapat semata-mata dibaca sebagai kebijakan ekonomi. Ada dimensi economic statecraft di dalamnya, yakni penggunaan kekuatan ekonomi untuk memperbesar posisi strategis negara.

Dari sinilah perjalanan Prabowo kemudian bergerak ke panggung internasional.

Salah satu arena yang paling sensitif adalah Palestina. Indonesia selama puluhan tahun telah konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Namun pemerintahan Prabowo mencoba membawa isu tersebut ke tingkat keterlibatan yang lebih aktif melalui partisipasi Indonesia dalam berbagai forum internasional yang berkaitan dengan perdamaian dan rekonstruksi Gaza.

Pada Januari 2026, Prabowo menandatangani Board of Peace Charter di Davos. Pemerintah menyatakan keterlibatan Indonesia dimaksudkan untuk berkontribusi terhadap proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza sekaligus mempertahankan prinsip solusi dua negara.

Langkah tersebut bukan tanpa kontroversi. Sebagian pihak melihat keterlibatan Indonesia sebagai kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan Palestina dari dalam forum yang memiliki pengaruh. Sebagian lainnya mempertanyakan apakah keterlibatan tersebut berisiko membuat Indonesia terlalu dekat dengan agenda kekuatan tertentu.

Perdebatan tersebut justru memperlihatkan bahwa diplomasi Prabowo memasuki wilayah yang lebih kompleks. Indonesia tidak lagi hanya berbicara dari luar arena, tetapi mencoba masuk ke dalam arena tempat keputusan strategis dibuat.

Prabowo juga menyatakan Indonesia dapat mengambil sikap apabila forum tersebut tidak sejalan dengan kepentingan nasional dan tujuan kemerdekaan Palestina. Dengan demikian, logika yang dibangun adalah masuk untuk memengaruhi, bukan masuk untuk mengikuti begitu saja.

Di sinilah gaya politik Prabowo menjadi menarik.

Ia dapat berbicara keras di dalam negeri, tetapi di arena internasional ia berusaha membuka komunikasi dengan berbagai pusat kekuatan. Indonesia tetap menjaga hubungan dengan Amerika Serikat, China, negara-negara Arab, Eropa, ASEAN, dan kekuatan lainnya. Pendekatan tersebut sejalan dengan tradisi politik luar negeri bebas aktif, tetapi dengan intensitas dan gaya personal yang lebih agresif.

Tujuannya bukan menjadikan Indonesia bagian dari satu blok.

Tujuannya adalah memastikan Indonesia memiliki ruang manuver di antara berbagai kekuatan.

Karena itu, ketika Prabowo duduk dalam forum internasional, yang dibicarakan bukan hanya hubungan antarpemimpin. Ada perdagangan, investasi, energi, mineral kritis, teknologi, pertahanan, pangan, keamanan maritim, Gaza, Palestina, dan masa depan tatanan dunia.

Di sinilah secangkir kopi mendapatkan makna simboliknya.

Yang terlihat di tangan mungkin sederhana. Tetapi kepentingan yang dibawa sangat besar.

Kopi juga menarik karena ia merupakan bagian dari identitas ekonomi Indonesia. Indonesia adalah salah satu produsen kopi dunia. Di balik satu cangkir kopi terdapat petani, tanah, perkebunan, koperasi, perdagangan, industri pengolahan, ekspor, pelabuhan, dan konsumen global.

Dengan demikian, kopi sebenarnya merupakan gambaran kecil dari persoalan Indonesia: apakah kita hanya menjadi pemasok bahan mentah, atau mampu menguasai nilai tambahnya?

Pertanyaan yang sama berlaku untuk nikel, tembaga, emas, sawit, batu bara, gas, hasil pertanian, bahkan data dan teknologi.

Jika Indonesia hanya menjual bahan mentah, maka nilai terbesar berada di luar negeri. Jika Indonesia mampu mengolah, menguasai teknologi, membangun industri, mengendalikan perdagangan, dan menciptakan merek global, maka sebagian besar nilai tambah dapat tinggal di dalam negeri.

Inilah pertarungan sebenarnya.

Bukan sekadar ekspor. Tetapi penguasaan nilai.

Bukan sekadar investasi. Tetapi posisi tawar.

Bukan sekadar diplomasi. Tetapi kemampuan memengaruhi keputusan.

Dan bukan sekadar menjadi negara yang disegani. Tetapi menjadi negara yang memiliki kapasitas untuk memperjuangkan kepentingannya.

Karena itu, perjalanan Prabowo dari efisiensi anggaran menuju Danantara, dari konsolidasi BUMN menuju hilirisasi, dan dari penguatan ekonomi menuju diplomasi Palestina dapat dibaca sebagai satu rangkaian strategi: memperkuat rumah sendiri sebelum memperbesar pengaruh di luar rumah.

Tetapi perjalanan tersebut belum selesai.

Danantara harus membuktikan bahwa konsolidasi aset benar-benar menghasilkan nilai tambah. Efisiensi anggaran harus membuktikan bahwa uang yang dihemat benar-benar dialihkan ke program yang produktif. Hilirisasi harus menciptakan lapangan kerja dan industri bernilai tinggi. Kebijakan SDA harus memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Dan diplomasi Palestina harus menghasilkan kontribusi konkret terhadap perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

Dengan demikian, tantangan terbesar Prabowo bukan lagi bagaimana membuat dunia mendengar suara Indonesia. Tantangannya adalah membuat dunia menghitung Indonesia sebagai kekuatan yang memiliki kapasitas.

Itulah perbedaan antara retorika dan statecraft. Retorika mengatakan Indonesia penting. Statecraft membuat dunia harus memperhitungkan Indonesia.

Pada akhirnya, rakyat Indonesia juga akan menjadi hakim paling penting terhadap seluruh agenda tersebut. Mereka tidak hanya akan melihat bagaimana Presiden tampil di forum internasional. Mereka akan melihat harga pangan, lapangan pekerjaan, sekolah, layanan kesehatan, daya beli, keamanan, dan masa depan anak-anak mereka.

Sebab kekuatan Indonesia di luar negeri pada akhirnya harus bersumber dari kekuatan Indonesia di dalam negeri. Maka, gambar Prabowo dengan secangkir kopi sebenarnya dapat dibaca jauh melampaui sebuah momen ringan.

Yang ditenteng kopi.

Di baliknya ada petani, rakyat, ekonomi, dan identitas Indonesia.

Yang ditantang dunia.

Di depannya ada kekuatan ekonomi, geopolitik, perang, perdagangan, teknologi, energi, dan perebutan pengaruh. Dan di antara keduanya ada satu pertanyaan besar:

Apakah Indonesia mampu mengubah kekayaan menjadi kekuatan, dan kekuatan menjadi daya tawar?

Jika jawabannya ya, maka secangkir kopi itu bukan lagi sekadar properti seorang presiden sebelum berpidato. Ia menjadi simbol sebuah bangsa yang sedang berusaha menemukan tempatnya sendiri di meja dunia.