RIYADH – Malam itu, Bandara Internasional King Khalid di Riyadh bukan lagi sekadar gerbang udara bagi jamaah umrah dan pelancong bisnis. Seorang pilot Saudia tengah bersiap untuk penerbangan rutin ketika sirene meraung. Dalam hitungan detik, langit Riyadh menyala merah. Sebuah rudal balistik menembus pertahanan udara berlapis yang selama ini dianggap tak tertembus, menghantam terminal penumpang. Dua belas orang tewas. Tiga ratus sembilan lainnya terluka. Di antara korban tewas: empat warga Saudi, dua warga Bangladesh, seorang warga Amerika, seorang Mesir, seorang Yordania, seorang Suriah, seorang Palestina, dan seorang Sudan.
Ini bukan serangan pertama. Tiga hari sebelumnya, serangan Houthi yang sama telah menewaskan tiga warga Saudi, termasuk seorang pilot Saudia. Sehari setelahnya, bandara yang sama kembali dihantam, memaksa penangguhan seluruh operasi penerbangan dan pengalihan rute penerbangan internasional. Bandara-bandara lain di Abha, Jizan, dan Najran juga menjadi sasaran dalam gelombang serangan yang sama.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres merilis pernyataan singkat yang tajam: “Serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil melanggar hukum internasional. Serangan ini harus segera dihentikan”. Namun bagi Mohammed al-Bukhaiti, pejabat senior Houthi, serangan itu adalah balasan yang sah atas kampanye udara Saudi terhadap Yaman yang telah menewaskan warga sipil. Pertanyaan yang menghantui para analis bukanlah sekadar mengapa Houthi menyerang. Pertanyaannya adalah: mengapa mereka bisa melakukannya?
Bab al-Mandab — Kartu As yang Direbut dalam Semalam
Untuk memahami logika eskalasi ini, kita harus mundur ke September 2026. Selama bertahun-tahun, Bab al-Mandab “Gerbang Air Mata” adalah jalur pelayaran yang dijaga ketat oleh koalisi pimpinan Saudi. Namun dalam sebuah operasi kilat yang memanfaatkan kekacauan regional pasca serangan AS-Israel terhadap Iran, Houthi merebut kota pelabuhan Mocha, menguasai Pulau Mayyun (Perim) di jantung selat, dan menyelesaikan pengambilalihan seluruh pesisir Laut Merah Yaman.
Konsekuensinya bersifat segera dan brutal. Bab al-Mandab, yang pada 2025 hanya dilalui sekitar 4,1 juta barel minyak mentah dan produk olahan per hari sekitar 5% dari total global tiba-tiba menjadi jalur ekspor utama Saudi setelah Iran menutup Selat Hormuz. Riyadh mengalihkan sekitar 75% ekspor minyaknya melalui pipa East-West dari Abqaiq ke terminal Yanbu di pantai barat, menjadikan Bab al-Mandab sebagai jalur nadi ekonomi kerajaan.
Houthi memahami ini dengan sangat baik. Pada Juli 2026, mereka mengirim email ke perusahaan pelayaran, memperingatkan agar tidak memuat dan membongkar di pelabuhan Saudi “di lokasi mana pun” dalam jangkauan mereka. Enam kapal langsung mengubah arah. Harga minyak Brent melonjak lebih dari 13% dalam hitungan hari, menembus $100 per barel. Standard Chartered memperkirakan harga bisa mencapai $120 per barel pada kuartal keempat 2026 jika gangguan berlanjut.
“Ini adalah cara yang berpotensi kuat untuk mengancam kepentingan Saudi,” catat analis Chatham House. Houthi tidak perlu memenangkan perang konvensional. Mereka hanya perlu memegang choke point dan menunggu.
Proxy War atau Perang Independen?
Narasi yang nyaman bagi banyak ibu kota Barat adalah bahwa ini adalah proxy war Iran-Saudi. Teheran, yang terdesak oleh serangan AS-Israel, mengarahkan Houthi untuk membuka front kedua dan menekan Riyadh. Dua sumber Iran bahkan mengklaim bahwa Garda Revolusi Iran telah mengirim komandan ke Yaman untuk mengoordinasikan serangan, sehingga seorang jurnalis geopolitik Yazid meyakini bahwa proxy war ini bisa meluas dari perang israel.
Namun, menyederhanakan konflik ini sebagai proxy war adalah kesalahan analitis yang berbahaya. Hamidreza Azizi dari International Crisis Group berargumen bahwa hubungan Houthi-Iran adalah “kemitraan strategis” bukan hubungan patron-klien. Houthi memiliki kepemimpinan, kepentingan, ideologi, dan kalkulasi mereka sendiri. Mereka muncul dari konflik politik dan sektarian Yaman jauh sebelum konfrontasi AS-Iran saat ini, dan telah berulang kali menunjukkan kemampuan untuk membuat keputusan independen dari Teheran.
Yang lebih akurat adalah memahami konflik ini sebagai persilangan antara proxy war dan perang independen. Iran mendapat keuntungan dari kemampuan Houthi menekan Arab Saudi. Tetapi Houthi juga menggunakan momen ketika Iran terdesak untuk mempercepat konsolidasi teritorial mereka sendiri penguasaan penuh atas Yaman, kontrol atas Bab al-Mandab, dan posisi tawar yang kuat dalam negosiasi regional apa pun.
Timothy Lenderking, mantan utusan AS untuk Yaman, menangkap esensi ini dengan tepat: Houthi “menggunakan setiap kesempatan untuk membangun dan menguji kemampuan mereka… sebagai hasilnya, mereka sekarang menjadi salah satu aktor non-negara paling mematikan di Timur Tengah”.
Bagaimana Houthi Menembus Pertahanan Udara Saudi
Arab Saudi memiliki salah satu sistem pertahanan udara paling canggih di dunia: Patriot, THAAD, jet tempur, dan jaringan sensor yang terintegrasi. Namun, Andreas Krieg dari MENA Analytica mencatat bahwa “bahkan sistem berlapis yang menggabungkan Patriot, THAAD, pesawat tempur, dan sensor lain tidak dapat menciptakan kubah yang tak tertembus di atas negara seukuran Arab Saudi,” yang membentang sekitar 2,2 juta kilometer persegi.
Houthi mengeksploitasi kelemahan struktural ini dengan strategi yang cerdas. Mereka menggabungkan peluncuran rudal balistik dan drone dengan karakteristik serta kecepatan berbeda untuk menyulitkan sistem pertahanan udara lawan. Salah satu senjata jarak jauh andalan mereka adalah rudal balistik Palestine-2, yang diklaim memiliki jangkauan sekitar 2.000 kilometer dan kemampuan hipersonik. Dengan rudal ini, Houthi dapat menyasar bandara dan fasilitas minyak di jantung Arab Saudi, serta secara teoritis mencapai Israel.
Yang membuat situasi semakin rumit bagi Riyadh adalah persediaan interceptornya yang menipis. Menurut laporan Wall Street Journal, Arab Saudi “berjuang untuk menutupi negara yang luas dengan pertahanan udara” dan harus memindahkan baterai rudal pertahanan dari satu lokasi ke lokasi lain untuk melindungi infrastruktur energi dan istana kerajaan. Thomas Juneau dari Universitas Ottawa merangkumnya dengan tajam: “Houthi tidak perlu menembus sistem setiap saat. Yang mereka butuhkan hanyalah satu serangan yang berhasil”.
Perang Hukum — Bandara, Pelabuhan, Kilang Minyak
Setelah pertanyaan Yazid tentang Proxy War terjawab, muncul pertanyaan lanjutan yang sangat relevan: apakah serangan Houthi terhadap bandara, pelabuhan, dan kilang minyak sah menurut Hukum Humaniter Internasional?
Kerangka hukumnya jelas. Pasal 52 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa menetapkan bahwa objek sipil dilindungi kecuali jika memenuhi dua syarat kumulatif: memberikan kontribusi efektif bagi aksi militer lawan, dan penghancurannya memberikan keuntungan militer yang nyata dan pasti. Prinsip proporsionalitas melarang serangan yang menimbulkan kerugian sipil berlebihan dibandingkan keuntungan militer.
Dalam kasus Bandara Jeddah dan Riyadh, Houthi berargumen bahwa bandara-bandara ini digunakan untuk pendaratan pesawat militer AS, menjadikannya objek ganda yang sah. Namun, pembuktiannya sangat sulit, dan serangan terhadap Bandara King Khalid yang menewaskan 12 warga sipil dari berbagai negara menunjukkan dampak sipil yang sangat signifikan.
Panel PBB sebelumnya telah mencatat bahwa kilang Aramco Bulk Plant dapat dianggap sebagai objek ganda karena memasok bahan bakar untuk militer Saudi dan sipil. Namun, panel juga mencatat bahwa hanya sekitar 1% bahan bakar penerbangan yang disuplai ke Angkatan Udara Saudi, dan tangki penyimpanan yang diserang tidak memberikan kontribusi efektif terhadap aksi militer Saudi di Yaman. Kesimpulannya: prinsip pembedaan tidak dihormati.
Pada 3 Oktober 2026, Houthi menyerang fasilitas Aramco di Riyadh dan Rabigh, menyebabkan kebakaran yang terlihat dari jarak jauh. Serangan terhadap infrastruktur energi yang tidak dapat dibuktikan memberikan kontribusi militer langsung berisiko dikategorikan sebagai pelanggaran HHI terlepas dari narasi pembalasan yang dikonstruksi.
Aliansi yang Terbentuk dari Keputusasaan
Pada 5 Oktober 2026, di tengah gempuran serangan, sebuah pertemuan darurat digelar di Riyadh. Arab Saudi, Turki, dan Pakistan tiga negara yang menandatangani Pakta Pertahanan Bersama Mekah pada 7 Agustus menyatakan bahwa mereka akan “segera” mengimplementasikan komitmen pertahanan kolektif dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk “pengerahan cepat” kekuatan militer ke Arab Saudi.
Aliansi ini, yang oleh beberapa media disebut “NATO-nya Islam,” memiliki total hampir 1,4 juta personel militer aktif, sekitar 3.400 pesawat, 6.000 tank, dan lebih dari 340 aset angkatan laut. Pakistan memiliki kemampuan nuklir, sementara Turki memiliki angkatan bersenjata terbesar kedua di NATO setelah AS.
Namun, di balik angka-angka yang mengesankan itu, terdapat pertanyaan yang belum terjawab. Pakistan sebelumnya menolak untuk mengerahkan aset militernya. Hanya Pakistan yang tampaknya bersedia mengerahkan pasukan di bawah pakta tersebut. Cara Pakistan dan Turki akan berpartisipasi dalam kampanye masih belum jelas. Seperti yang dicatat Foreign Policy, aktivasi pakta tidak berarti ketiga negara telah menyetujui skala, bentuk, atau waktu pengerahan.
Letnan Jenderal Purnawirawan Pakistan Nauman Mahmood ditunjuk sebagai sekretaris jenderal pertama aliansi untuk masa jabatan tiga tahun. Namun, pertanyaan yang lebih mendesak adalah: akankah aliansi ini menjadi kekuatan yang nyata, atau hanya simbolisme diplomatik yang dirancang untuk memberikan rasa aman bagi Riyadh?
Musuh dari Utara, Sekutu dari Barat
Yang paling mengejutkan dari eskalasi ini adalah realignment aliansi yang dipercepat. Arab Saudi, yang selama bertahun-tahun memposisikan diri sebagai pemimpin dunia Arab yang menolak normalisasi dengan Israel, kini terlibat dalam pembicaraan intelijen yang dimediasi CENTCOM dengan Tel Aviv.
Diskusi tersebut berfokus pada membantu Arab Saudi membangun gambaran intelijen yang lebih luas tentang penempatan Houthi dan operasi masa depan. Israel, yang telah membantu AS membangun intelijen tentang pasukan Iran di sekitar Selat Hormuz, kini menawarkan kemampuan serupa untuk mendukung Riyadh.
Seorang diplomat regional mengonfirmasi kepada Jerusalem Post: “Ada diskusi yang baik”. Namun, tidak ada konfirmasi publik dari Riyadh, Tel Aviv, atau Washington bahwa pengaturan intelijen semacam itu ada.
Yang lebih menarik, laporan menunjukkan bahwa Riyadh juga meminta bantuan Inggris untuk mengusir Houthi dari Bab al-Mandab dan membantu mempertahankan infrastruktur minyaknya. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham dilaporkan setuju untuk mengirim penasihat militer, tetapi belum berkomitmen untuk mengirim bantuan tambahan.
Harga yang Dibayar Yaman
Sementara perhatian dunia tertuju pada rudal yang jatuh di Riyadh, tragedi yang jauh lebih besar terjadi di Yaman. Sejak pertempuran dimulai, total 201.217 orang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka. Hampir semuanya 197.755 orang melarikan diri sejak 1 September 2026.
Ta’iz adalah wilayah yang paling parah terkena dampaknya, dengan 114.708 orang mengungsi 57% dari total. Diikuti oleh Lahj dengan 42.264, Aden dengan 20.814, dan Abyan dengan 9.030. Lebih dari 3.700 orang telah melarikan diri melalui laut ke Djibouti, tiba dalam kondisi kelelahan, di atas kapal yang penuh sesak, dengan sedikit makanan atau air.
Direktur Jenderal IOM Amy Pope menggambarkan situasinya dengan kata-kata yang menghantui: “Orang-orang melarikan diri untuk hidup mereka dan tidak menemukan tempat yang aman untuk pergi. Mereka membutuhkan atap, makanan, dan keamanan hari ini. Tim kami ada di lapangan, tetapi pendanaannya tidak. Saya meminta para donor untuk bertindak sekarang, karena setiap hari penundaan memakan korban jiwa”.
Operasi “Fajar Yaman” dan Pertanyaan yang Tak Terjawab
Pada 5 Oktober 2026, Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman Rashad Mohammed Al-Alimi mengumumkan peluncuran “Operasi Fajar Yaman,” yang bertujuan memulihkan institusi negara dan merebut kembali wilayah yang dikuasai Houthi, dengan dukungan udara dari Koalisi untuk Mendukung Legitimasi. Koalisi yang dipimpin Saudi mengerahkan sekitar 100 jet tempur dalam jam-jam awal operasi, menghantam target yang diidentifikasi milik Houthi. Laporan Saudi mengklaim 1.400 Houthi tewas dan 136 target dihancurkan.
Pasukan Yaman mengklaim telah menguasai Bab al-Mandab, area Dhubab dan bandaranya perkembangan dengan implikasi luas bagi keamanan Laut Merah dan pelayaran internasional. Namun, klaim kemenangan di medan perang harus dibaca dengan hati-hati. Houthi telah terbukti mampu menyerap serangan udara dan melancarkan serangan balasan yang efektif, seperti yang ditunjukkan oleh gelombang serangan rudal dan drone mereka terhadap bandara Saudi dan fasilitas minyak.
Pertanyaan kunci ke depan adalah apakah koalisi yang dipimpin Saudi dapat mempertahankan momentum operasional cukup lama untuk memaksa Houthi kembali ke meja negosiasi dengan syarat yang menguntungkan. Atau apakah Houthi akan berhasil mengubah konflik ini menjadi perang gesekan yang lambat, di mana waktu dan biaya ekonomi serta politik berpihak pada mereka.
Narasihub Insight
Konflik Yaman 2026 bukanlah sekadar kelanjutan dari perang saudara yang telah berlangsung selama satu dekade. Ia adalah persimpangan kritis di mana proxy war regional, ambisi lokal Houthi, dan pergeseran aliansi global bertemu. Houthi telah mendemonstrasikan kemampuan untuk mengubah konflik lokal menjadi krisis interregional melalui penguasaan chokepoint strategis dan serangan asimetris yang efektif.
Bagi Arab Saudi, situasinya adalah dilema yang nyaris tak terpecahkan. Mereka tidak dapat membiarkan Houthi menguasai Bab al-Mandab tanpa kehilangan kontrol atas jalur ekspor minyak vital. Namun, melancarkan operasi militer besar-besaran berisiko menyeret mereka ke perang gesekan yang mahal, tepat ketika mereka berusaha keras untuk melepaskan diri dari konflik Yaman. Visi 2030 Mohammed bin Salman ambisi untuk mentransformasi kerajaan menjadi magnet investasi dan pariwisata kini berada di ujung tanduk.
Bagi Indonesia dan komunitas global, eskalasi ini bukan sekadar berita internasional. Gangguan di Bab al-Mandab berdampak langsung pada harga minyak global, yang pada gilirannya mempengaruhi subsidi energi dan inflasi di dalam negeri. Lebih dari itu, konflik ini menunjukkan kerapuhan arsitektur keamanan regional dan risiko bahwa proxy war yang berkembang menjadi konfrontasi langsung dapat menyeret kekuatan-kekuatan besar ke dalam konflik yang lebih luas.
Seperti yang dicatat oleh Farea Al-Muslimi dari Chatham House: “Saudi telah mencoba segala yang mereka bisa untuk menghindari perang ini, tetapi saya tidak berpikir mereka punya pilihan lain sekarang. Houthi telah mendorongnya ke batas, dan apa pun biayanya dalam pikiran Saudi saat ini, itu hanya lebih murah daripada dua tahun lagi.”
Gerbang Air Mata telah menjadi Gerbang Perang. Dan dunia, yang selama ini menonton dari kejauhan, kini harus menghadapi kenyataan bahwa konflik ini tidak akan tetap menjadi konflik Yaman karena ia telah menjadi konflik kita semua.