Ketika perubahan iklim bertemu dengan pangan, persoalannya bukan lagi sekadar cuaca, tetapi kedaulatan dan ketahanan nasional.
JAKARTA – Ada kalanya ancaman terbesar terhadap sebuah negara tidak datang dalam bentuk perang, blokade, atau konflik bersenjata. Ia datang secara perlahan, hampir tidak terlihat, melalui perubahan pola hujan, kekeringan yang memanjang, gagal panen, kenaikan harga pangan, dan berkurangnya daya beli masyarakat. El Niño 2026–2027 adalah salah satu ancaman semacam itu. Fenomena iklim tersebut tidak membawa pasukan, tidak menguasai wilayah, dan tidak menutup pelabuhan. Namun, apabila berlangsung kuat dan berkepanjangan, El Niño dapat mengganggu salah satu fondasi paling mendasar dari sebuah negara, yaitu kemampuan menyediakan pangan bagi rakyatnya.
Karena itu, menghadapi El Niño tidak cukup hanya dengan berbicara tentang curah hujan dan kekeringan. Indonesia perlu membacanya dalam kerangka yang lebih luas: ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, kesejahteraan petani, dan kedaulatan nasional. International Research Institute for Climate and Society (IRI) pada September 2026 mencatat kondisi El Niño yang sangat kuat, dengan indeks Niño3.4 telah mencapai sekitar +3 derajat Celsius pada pertengahan September. Model-model iklim memperkirakan kondisi El Niño kuat tersebut berlanjut hingga musim dingin 2026–2027. Di Indonesia, BMKG memperkirakan awal musim hujan 2026/2027 akan mengalami keterlambatan di sebagian besar wilayah Zona Musim. Dengan kondisi tersebut, persoalannya bukan lagi sekadar apakah El Niño terjadi, melainkan seberapa besar dampaknya terhadap produksi pangan Indonesia dan seberapa siap negara mengelolanya.
Dari Pasifik ke Sawah Indonesia
El Niño terjadi di kawasan Pasifik, tetapi dampaknya dapat menjalar ribuan kilometer hingga ke sawah-sawah Indonesia. Perubahan suhu permukaan laut di Pasifik mengubah pola sirkulasi atmosfer. Bagi Indonesia, kondisi tersebut dapat diterjemahkan menjadi berkurangnya curah hujan, meningkatnya hari tanpa hujan, dan memanjangnya periode kekeringan. Dalam pertanian, dampaknya sangat konkret karena berkurangnya air berarti tekanan terhadap irigasi, perubahan jadwal tanam, kemungkinan berkurangnya luas lahan yang dapat ditanami, serta penurunan produktivitas di sejumlah wilayah.
Masalah menjadi semakin serius karena pertanian memiliki siklus biologis yang tidak dapat dipercepat seperti produksi industri. Pemerintah dapat mendatangkan beras dari luar negeri dalam hitungan minggu, tetapi pemerintah tidak dapat membuat padi yang terlambat ditanam menjadi siap panen dalam hitungan minggu. Karena itu, waktu menjadi variabel strategis dalam ketahanan pangan. Keterlambatan hujan pada akhir 2026 dapat berarti keterlambatan tanam. Keterlambatan tanam berarti keterlambatan panen. Ketika panen raya bergeser, terjadi celah waktu antara berkurangnya stok lama dan datangnya produksi baru. Pada celah waktu itulah tekanan harga dapat muncul.
El Niño Tidak Sendirian Mengancam Pangan
Ancaman terbesar bukan selalu ketika produksi domestik turun. Yang lebih berbahaya adalah ketika produksi domestik turun pada saat pasar pangan dunia juga mengalami tekanan. Pengalaman 2023–2024 memberikan pelajaran penting. Ketika Indonesia menghadapi dampak El Niño, pasar beras global juga menghadapi berbagai tekanan. India, salah satu eksportir beras terbesar dunia, membatasi ekspor beras nonbasmati pada 2023 untuk menjaga pasokan domestiknya. Situasi tersebut menunjukkan sebuah kenyataan penting dalam geopolitik pangan: ketika krisis pangan terjadi secara bersamaan di beberapa negara, negara eksportir akan terlebih dahulu memikirkan kebutuhan rakyatnya sendiri.
Karena itu, impor bukanlah jaminan mutlak bagi keamanan pangan. Impor merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menambah pasokan ketika produksi domestik terganggu, tetapi kemampuan mengimpor sangat bergantung pada ketersediaan barang di pasar internasional, harga, kebijakan negara eksportir, nilai tukar, kapasitas logistik, hingga geopolitik. Dengan kata lain, pasar internasional bukan gudang pangan Indonesia. Inilah alasan mengapa produksi domestik tetap menjadi fondasi utama ketahanan pangan.
“Tidak Ada Negara yang Maju Tanpa Swasembada”
Dalam konteks inilah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjadi relevan. Pada 4 September 2026, Zulhas menyatakan bahwa tidak ada negara yang dapat maju tanpa swasembada pangan. Menurutnya, swasembada berkaitan dengan kedaulatan dan kehidupan para produsen pangan. Ia juga menekankan bahwa pangan bukan sekadar persoalan makanan yang berada di atas meja, melainkan berkaitan dengan petani, nelayan, peternak, kedaulatan, peradaban, dan masa depan bangsa.
Pernyataan tersebut memperoleh relevansi khusus ketika Indonesia memasuki periode El Niño yang sangat kuat. Sebab, swasembada tidak seharusnya dipahami hanya sebagai kemampuan menghasilkan beras dalam jumlah besar ketika cuaca normal. Swasembada justru diuji ketika keadaan tidak normal, ketika hujan terlambat, kekeringan memanjang, produksi turun, harga dunia naik, dan negara-negara pemasok mulai membatasi ekspornya. Pada saat itulah ketahanan pangan menunjukkan kualitas sebenarnya.
Indonesia Memasuki El Niño dengan Modal yang Berbeda
Di sisi lain, Indonesia tidak memasuki El Niño 2026 dengan kondisi yang sama seperti beberapa episode sebelumnya. Pada 3 September 2026, Zulkifli Hasan menyatakan ketahanan pangan nasional masih aman meskipun Indonesia menghadapi fenomena El Niño. Ia menyebut stok pangan, termasuk beras, ikan, telur, dan ayam, masih tersedia. Berdasarkan data pemerintah yang disampaikan saat itu, stok cadangan beras mencapai sekitar 5,25 juta ton, sementara produksi beras 2026 diproyeksikan sekitar 34,77 juta hingga 38,6 juta ton, dengan kebutuhan nasional sekitar 31,10 juta ton. Pemerintah juga telah menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah hampir 1,9 juta ton sepanjang 2026 untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.
Zulhas kemudian menyampaikan keyakinannya bahwa kondisi pangan Indonesia aman. Pernyataan tersebut penting dicatat sebagai posisi pemerintah mengenai kondisi ketahanan pangan saat ini. Namun, dalam perspektif strategis, stok yang aman hari ini tidak otomatis berarti risiko beberapa bulan ke depan telah hilang. Justru ketika ancaman iklim telah teridentifikasi, stok yang kuat harus digunakan sebagai modal untuk melakukan antisipasi. Cadangan pangan bukan alasan untuk menunggu krisis, melainkan alasan untuk memiliki ruang waktu dalam menghadapi krisis.
Ketahanan Pangan Bukan Hanya Soal Beras
Ada dimensi lain yang perlu diperluas. Ketahanan pangan Indonesia tidak boleh hanya dibangun melalui satu komoditas. Zulkifli Hasan pada Juli 2026 menekankan bahwa Indonesia memiliki keragaman pangan lokal yang perlu dikembangkan. Ia menyebut pangan lokal harus menjadi kekuatan ekonomi desa dan menghubungkannya dengan penyerapan hasil produksi melalui program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Perspektif ini penting karena El Niño dapat mengganggu komoditas tertentu dengan tingkat yang berbeda di setiap wilayah. Karena itu, diversifikasi pangan dapat menjadi salah satu bentuk manajemen risiko. Jika masyarakat memiliki lebih banyak pilihan sumber karbohidrat dan protein, tekanan terhadap satu komoditas dapat dikurangi. Indonesia memiliki jagung, sagu, singkong, ubi, sorgum, berbagai hasil perikanan, serta beragam komoditas hortikultura. Dalam konteks ini, diversifikasi pangan bukan sekadar program kebudayaan atau kuliner, tetapi dapat menjadi bagian dari strategi ketahanan nasional.
Petani Adalah Garis Depan Pertahanan Pangan
Sering kali pembicaraan mengenai ketahanan pangan berhenti pada stok pemerintah dan harga beras. Padahal ada satu aktor utama yang berada paling depan menghadapi perubahan iklim, yaitu petani. Petani adalah pihak yang pertama menghadapi kekeringan, menanggung risiko ketika jadwal tanam berubah, dan menghadapi kemungkinan gagal panen. Karena itu, ketahanan pangan tidak mungkin dibangun hanya dengan memperbesar cadangan pemerintah. Ia harus dimulai dari ketahanan ekonomi petani.
Petani harus memiliki akses terhadap air, pupuk, benih, pembiayaan, teknologi, informasi iklim, asuransi pertanian, dan pasar. Dalam konteks tersebut, pernyataan Zulhas bahwa swasembada berkaitan dengan kehormatan dan kehidupan produsen pangan menjadi sangat penting. Sebab sebuah negara tidak dapat disebut memiliki ketahanan pangan apabila negara memiliki stok besar, tetapi petaninya tidak mampu mempertahankan produksi.
Pertempuran Sesungguhnya Adalah Kalender
Jika ancaman El Niño bertahan hingga awal 2027, kalender pertanian menjadi sangat penting. Oktober hingga Desember 2026 merupakan periode krusial untuk menentukan respons terhadap keterlambatan musim hujan. Jika petani terlambat menanam, konsekuensinya dapat muncul beberapa bulan kemudian. Karena itu, informasi BMKG mengenai musim hujan harus diterjemahkan langsung menjadi keputusan pertanian. Data iklim harus bertemu dengan data luas tanam, kondisi irigasi, stok, produksi, harga, distribusi, dan perdagangan internasional.
Indonesia membutuhkan apa yang dapat disebut sebagai food intelligence, yaitu kemampuan mengintegrasikan berbagai data tersebut untuk menghasilkan peringatan dini. Sistem ini tidak cukup hanya menjawab berapa banyak beras yang tersedia hari ini, tetapi juga harus mampu memperkirakan berapa produksi yang tersedia tiga, enam, hingga sembilan bulan ke depan serta wilayah mana yang berpotensi mengalami kekurangan pangan lebih dahulu.
Dari Ketahanan Pangan Menuju Ketahanan Nasional
Dalam perspektif geopolitik, pangan memiliki posisi yang semakin strategis. Dunia sedang memasuki era ketika perubahan iklim, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, proteksionisme perdagangan, dan kompetisi sumber daya berlangsung secara bersamaan. Dalam situasi seperti itu, negara tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme pasar. Negara membutuhkan kapasitas produksi, cadangan, infrastruktur, petani yang produktif, logistik, diplomasi perdagangan, dan kemampuan membaca ancaman jauh sebelum krisis muncul.
Karena itu, ketahanan pangan sebenarnya merupakan bagian dari ketahanan nasional. Negara yang mampu memberi makan rakyatnya pada masa krisis memiliki tingkat ketahanan yang berbeda dengan negara yang sepenuhnya bergantung pada pasar global. Itulah sebabnya pangan mempunyai dimensi strategis yang sama pentingnya dengan energi.
Tiga Lapis Pertahanan Indonesia
Menghadapi El Niño 2026–2027, Indonesia membutuhkan tiga lapis pertahanan pangan yang bekerja secara bersamaan. Lapis pertama adalah pertahanan produksi, yaitu memastikan sebanyak mungkin lahan tetap produktif melalui penyesuaian kalender tanam, penguatan irigasi, pompanisasi, penggunaan varietas tahan kekeringan, perlindungan petani, dan dukungan terhadap sarana produksi. Lapis kedua adalah pertahanan stok, yaitu memastikan cadangan pemerintah cukup menjadi buffer ketika terjadi gangguan produksi atau harga bergerak terlalu tinggi. Lapis ketiga adalah pertahanan eksternal, yaitu memastikan apabila impor diperlukan, Indonesia memiliki jaringan pemasok yang beragam dan diplomasi pangan yang aktif.
Ketiga lapisan tersebut harus berjalan bersamaan. Mengandalkan hanya satu lapisan berarti menciptakan titik lemah. Produksi domestik penting, tetapi produksi saja tidak cukup. Cadangan penting, tetapi cadangan juga tidak cukup. Impor dapat menjadi instrumen stabilisasi, tetapi impor juga bukan jaminan. Ketahanan pangan membutuhkan kombinasi ketiganya.
Menjaga Harga, Menjaga Daya Beli
Pada akhirnya, tujuan ketahanan pangan bukan sekadar memastikan gudang pemerintah penuh. Tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat dapat memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau. Ini sangat penting bagi masyarakat berpendapatan rendah karena proporsi pengeluaran mereka untuk pangan relatif lebih besar. Ketika harga beras naik, mereka tidak memiliki banyak ruang untuk mengurangi konsumsi sehingga harus mengurangi pengeluaran lainnya. Karena itu, inflasi pangan memiliki dimensi sosial yang lebih besar dibandingkan sekadar angka statistik.
Pemerintah pada September 2026 mempercepat penyaluran bantuan pangan dan menyiapkan tambahan 1 juta ton beras untuk periode Oktober–Desember 2026. Pemerintah juga menyiapkan 1 juta ton SPHP beras untuk stabilisasi harga. Langkah tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan memiliki dua sisi yang harus berjalan bersama, yakni menjaga produksi di hulu sekaligus menjaga keterjangkauan di hilir.
Narasihub Insight
El Niño tidak dapat dihentikan. Tetapi dampaknya dapat dikurangi. Indonesia tidak dapat mengendalikan suhu Pasifik, tetapi Indonesia dapat mengatur kalender tanam, memperbaiki irigasi, memperkuat cadangan, melindungi petani, mendiversifikasi pangan, memperkuat distribusi, dan membangun diplomasi pasokan. Karena itu, ukuran keberhasilan menghadapi El Niño bukanlah apakah Indonesia mengalami kekeringan. Kekeringan adalah fenomena alam. Ukuran keberhasilannya adalah apakah kekeringan tersebut berubah menjadi krisis pangan atau tidak.
Di sinilah pernyataan Zulkifli Hasan tentang swasembada memperoleh makna strategis. “Tidak ada negara yang maju tanpa swasembada” tidak harus diterjemahkan sebagai keharusan bagi Indonesia untuk menutup diri dari perdagangan internasional. Indonesia tetap membutuhkan perdagangan, impor, dan kerja sama internasional. Namun negara harus memiliki kapasitas dasar untuk berdiri sendiri ketika sistem global terganggu. Itulah esensi kedaulatan pangan.
Dan ketika El Niño kuat datang bersamaan dengan ketidakpastian geopolitik global, kemampuan tersebut menjadi semakin penting. Sebab pada akhirnya, ketahanan sebuah negara tidak hanya diukur dari seberapa kuat ia mempertahankan wilayahnya, tetapi juga dari seberapa kuat ia mempertahankan kehidupan rakyatnya.
Pangan berada di jantung persoalan tersebut. Sawah yang tetap berproduksi adalah pertahanan pertama, gudang pangan yang cukup menjadi pertahanan berikutnya, petani yang sejahtera merupakan fondasi ketahanan produksi, sementara negara yang mampu mengantisipasi krisis menjadi benteng terakhirnya.
El Niño 2026–2027 dengan demikian bukan semata-mata ujian bagi sektor pertanian. Ia adalah ujian terhadap kemampuan Indonesia mengubah informasi iklim menjadi kebijakan, cadangan menjadi ketahanan, dan swasembada menjadi kedaulatan.
Dalam menghadapi dunia yang semakin tidak pasti, satu hal menjadi semakin jelas: ketahanan pangan bukan sekadar urusan apa yang kita makan hari ini, tetapi tentang seberapa berdaulat Indonesia menentukan apa yang akan dimakan rakyatnya esok hari.
# # #KetahananPangan #SwasembadaPangan #KedaulatanPangan #Geopolitik #GeopolitikPangan #Indonesia #PanganIndonesia #PetaniIndonesia #KetahananNasional #KrisisPangan #ClimateChange #FoodSecurity #FoodGeopolitics