Tied to the Mast : Riwayat Nyanyian Siren di Tengah Badai Global
JAKARTA – Dalam Odyssey karya Homer, sang pahlawan menghadapi ujian paling menggoda: para Siren, makhluk laut yang nyanyiannya begitu memikat sehingga setiap pelaut yang mendengarnya akan kehilangan akal, melompat ke laut, dan menabrakkan kapalnya ke karang.
Odysseus punya rencana. Atas saran dewi Circe, ia menyuruh awak kapalnya mengisi telinga dengan lilin dan mengikat dirinya tegak lurus pada tiang kapal. Ia memberi perintah paradoksal: “Jika aku berteriak dan memohon untuk dilepaskan, ikat aku lebih erat.”
Odysseus mendengar nyanyian para Siren—dan ia tergoda, sangat tergoda. Ia berteriak meminta dilepaskan. Namun awaknya, yang tuli terhadap permohonannya, justru mengikatnya lebih kuat. Kapal pun selamat melewati bahaya.
Kisah ini bukan sekadar mitos kuno. Ini adalah pelajaran abadi tentang bagaimana bangsa dapat mengikat tangan mereka sendiri untuk melindungi diri dari godaan jangka pendek—populisme, intervensi berlebihan, atau kebijakan yang mengorbankan stabilitas demi keuntungan sesaat.
Para ilmuwan politik menyebut strategi Odysseus sebagai commitment device: sebuah mekanisme di mana seseorang secara sadar membatasi pilihan masa depannya untuk mencapai tujuan jangka panjang. Odysseus tahu bahwa ia tidak akan mampu menolak nyanyian Siren saat mendengarnya. Ia mengenali kelemahannya sendiri—dan bertindak sebelum godaan itu datang.
Pertanyaannya kini: di tengah badai ekonomi global 2026, apakah Indonesia sudah cukup kuat mengikat diri pada tiang kapal—atau justru sedang melonggarkan ikatan di tengah ombak?
Filsafat di Balik Tiang Kapal—Dari Odysseus hingga Madison
Gagasan tentang “mengikat diri” bukanlah penemuan modern. Para pendiri Amerika Serikat, terutama James Madison dalam Federalist Papers No. 10 dan 51, memahami betul dilema ini. Madison menulis tentang bahaya “faksi”—kelompok kepentingan yang mengejar keuntungan sendiri dengan mengorbankan kepentingan umum.
Solusi Madison? Bukan menghilangkan faksi, karena itu mustahil dalam masyarakat bebas. Melainkan mengelola dampaknya melalui institusi yang dirancang untuk saling mengimbangi—checks and balances, pemisahan kekuasaan, sistem federal. Ini adalah “tiang kapal” versi Madison: sebuah konstitusi yang mengikat semua pihak, termasuk para pendiri itu sendiri, pada aturan main yang tidak bisa diubah dengan mudah.
Seperti yang ditulis Madison dalam Federalist No. 51: “Ambisi harus diimbangi dengan ambisi.” Manusia adalah makhluk yang rentan terhadap godaan kekuasaan. Maka bangunlah sistem di mana setiap ambisi saling menahan—eksekutif, legislatif, yudikatif—sehingga tidak ada satu pun yang bisa melenggang seenaknya.
Inilah yang oleh para ahli disebut sebagai “kelahiran konstitusionalisme di Barat”: ketika Odysseus, dalam genggaman godaan, mencoba membatalkan perintahnya sendiri, para awaknya justru mengikatnya lebih erat.
Namun ada perbedaan mendasar. Odysseus mengikat dirinya sendiri. Para pendiri bangsa mengikat generasi masa depan yang tidak pernah menyetujui pengaturan tersebut. Inilah dilema abadi demokrasi: bagaimana generasi sekarang dapat mengikat generasi mendatang tanpa mengingkari prinsip kedaulatan rakyat?
Jawabannya: dengan membangun institusi yang adaptif—cukup kuat untuk menahan godaan jangka pendek, tetapi cukup fleksibel untuk diubah ketika keadaan berubah. Tiang kapal yang kokoh namun tidak kaku; yang bisa diperbaiki tanpa harus mengganti seluruh kapal.
Ketika Tiang Kapal Retak—Greece 2009–2015
Untuk memahami apa yang terjadi ketika institusi kehilangan kredibilitas, kita bisa melihat Yunani. Antara 2009 dan 2015, negara yang pernah menjadi salah satu pertumbuhan tercepat di Eropa ini mengalami krisis utang yang hampir menghancurkannya.
Akar Masalah:
Selama bertahun-tahun, pemerintah Yunani menyembunyikan defisit fiskalnya. Data yang dilaporkan ke Uni Eropa tidak mencerminkan realitas. Ketika krisis keuangan global 2008 melanda, kebohongan itu terbongkar. Defisit anggaran Yunani ternyata mencapai 12,7% dari PDB—jauh di atas batas 3% yang disyaratkan Uni Eropa.
Dampaknya:
Kepercayaan pasar runtuh dalam hitungan hari. Biaya pinjaman pemerintah melonjak. Yunani tidak bisa lagi meminjam uang dengan bunga wajar. Hasilnya: tiga program bailout, pengangguran melonjak di atas 25% , dan gelombang demonstrasi besar yang mengguncang stabilitas politik. Produk domestik bruto (PDB) Yunani menyusut lebih dari 25% antara 2008 dan 2016—kontraksi ekonomi terburuk yang dialami negara maju modern di masa damai.
Pelajaran untuk Indonesia:
Kasus Yunani menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pernah tinggi tidak mampu menyelamatkan negara ketika institusi fiskal kehilangan kredibilitas. Defisit yang lama disembunyikan memicu hilangnya kepercayaan pasar, lonjakan biaya pinjaman, dan krisis sosial yang mendalam.
Institusi fiskal yang lemah tidak langsung menghentikan pertumbuhan. Namun ketika krisis datang, dampaknya berlipat ganda. Seperti bendungan yang retak: air mungkin masih mengalir, tetapi ketika banjir datang, bendungan itu akan jebol.
Ketika Tiang Kapal Diperbaiki—Korea Selatan 1997 dan 2016–2017
Korea Selatan memberikan contoh sebaliknya: bagaimana institusi yang diperkuat dapat menyelamatkan negara dari krisis berulang.
Krisis 1997:
Ketika krisis finansial Asia melanda, Korea Selatan hampir bangkrut. Nilai tukar won merosot, cadangan devisa hampir habis, dan Korea harus meminta bailout IMF sebesar US$ 58 miliar—terbesar dalam sejarah IMF saat itu.
Namun Korea tidak sekadar bertahan. Mereka melakukan reformasi besar-besaran pada tata kelola perusahaan (chaebol) dan sektor keuangan. Transparansi ditingkatkan, praktik akuntansi diperbaiki, dan pengawasan perbankan diperketat. Ini adalah proses “memperbaiki tiang kapal” di tengah badai.
Dua Dekade Kemudian—Skandal Park Geun-hye:
Pada 2016, Presiden Park Geun-hye terseret skandal korupsi yang melibatkan sahabatnya, Choi Soon-sil. Rakyat turun ke jalan dalam demonstrasi besar-besaran. Namun yang terjadi kemudian adalah uji sesungguhnya bagi institusi Korea.
Alih-alih kudeta atau kekerasan, proses pemakzulan berlangsung melalui mekanisme konstitusional. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemakzulan Park pada Maret 2017. Ia ditangkap, diadili, dan akhirnya divonis 24 tahun penjara. Ekonomi Korea sempat melambat, tetapi kepercayaan investor pulih dengan cepat karena supremasi hukum tetap dijaga.
Pelajaran untuk Indonesia:
Korea Selatan menunjukkan bahwa institusi yang kuat tidak mencegah krisis atau skandal—tetapi menentukan apakah krisis itu akan menghancurkan negara atau justru menjadi momen pembersihan. Ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, kepercayaan publik dan investor dapat pulih. Ketika hukum hanya ditegakkan untuk orang kecil, kepercayaan itu hilang selamanya.
Ketika Kelas Menengah Bangkit—Chile 2019
Chile selama bertahun-tahun dijuluki “macan Amerika Latin”—ekonomi paling stabil dan makmur di kawasan. Namun pada Oktober 2019, negara ini dilanda protes massal yang mengejutkan dunia.
Pemicu:
Secara formal, protes dipicu oleh kenaikan tarif transportasi umum sebesar 30 peso (sekitar Rp 500). Namun penyebab sesungguhnya jauh lebih dalam: akumulasi frustrasi kelas menengah terhadap biaya hidup, pendidikan, dan ketimpangan.
Selama bertahun-tahun, kelas menengah Chile merasa “terjepit” (middle-class squeeze). Mereka bekerja keras, membayar pajak, tetapi biaya hidup terus naik. Pendidikan dan kesehatan—yang seharusnya menjadi investasi masa depan—justru menjadi sumber utang dan kecemasan. Ketika tarif transportasi naik, itu bukan sekadar masalah ongkos. Itu adalah simbol dari ketidakadilan yang telah lama dirasakan.
Dampak:
Protes berlangsung berminggu-minggu, menewaskan puluhan orang dan melukai ribuan lainnya. Pemerintah harus menarik kebijakan, mengganti menteri, dan berjanji mengadakan referendum untuk mengubah konstitusi yang diwarisi dari era Pinochet.
Pelajaran untuk Indonesia:
Kasus Chile memperkuat tesis bahwa tekanan kelas menengah sering menjadi pemicu utama gejolak sosial. Bukan orang miskin yang turun ke jalan pertama kali—mereka sudah terbiasa dengan kesulitan. Yang memicu ledakan adalah kelas menengah yang merasa “kemunduran posisi sosial-ekonominya” (relative decline) dan kehilangan “rasa aman ekonomi”.
Ketika pendapatan kelas menengah mulai turun, yang meningkat bukan hanya tekanan ekonomi, tetapi juga intensitas tuntutan politik. Kelas menengah yang terdesak adalah kekuatan sosial yang paling eksplosif—karena mereka memiliki kesadaran politik, jaringan sosial, dan harapan yang lebih tinggi daripada kelas bawah.
Ketika Devisa Habis, Legitimasi Runtuh—Sri Lanka 2022
Sri Lanka memberikan contoh paling dramatis tentang bagaimana krisis ekonomi berubah menjadi krisis legitimasi ketika institusi gagal menjadi penyangga.
Kronologi:
Pada 2022, Sri Lanka kehabisan cadangan devisa. Inflasi melonjak hingga 70% , harga pangan meroket, dan listrik padam bergiliran. Rakyat kehilangan akses ke kebutuhan dasar. Demonstrasi besar-besaran memenuhi jalan-jalan Colombo. Pada Juli 2022, Presiden Gotabaya Rajapaksa terpaksa meninggalkan negara—melarikan diri ke Maladewa dengan pesawat militer.
Akar Masalah:
Krisis Sri Lanka bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah kegagalan institusional total. Selama bertahun-tahun, pemerintah melakukan kebijakan populis yang tidak berkelanjutan: pemotongan pajak besar-besaran yang menguras pendapatan negara, larangan pupuk kimia yang menghancurkan pertanian, dan penolakan untuk meminta bantuan IMF sampai semuanya terlambat.
Ketika krisis datang, tidak ada institusi yang cukup kuat untuk menghentikan kepanikan. Parlemen lumpuh, peradilan tidak berdaya, dan presiden melarikan diri. Yang tersisa adalah kekosongan kekuasaan.
Pelajaran untuk Indonesia:
Sri Lanka menunjukkan bahwa ketika institusi gagal menjadi penyangga, tekanan ekonomi berubah menjadi krisis legitimasi. Negara bisa kehilangan segalanya—bukan karena utangnya terlalu besar, tetapi karena rakyatnya kehilangan kepercayaan bahwa pemerintah bisa menyelesaikan masalah.
Ini adalah peringatan bagi semua negara berkembang: kepercayaan adalah aset yang paling sulit dibangun dan paling mudah hilang.
Ketika Gempa Menghantam—Indonesia 1998
Indonesia sendiri memiliki pengalaman pahit tentang apa yang terjadi ketika institusi runtuh di tengah krisis.
Krisis 1997–1998:
Sebelum krisis, Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia—rata-rata 7% per tahun selama lebih dari dua dekade. Namun pertumbuhan tinggi itu tidak diimbangi dengan penguatan institusi. Tata kelola sektor keuangan lemah, praktik KKN merajalela, dan kekuasaan terpusat di tangan presiden.
Ketika krisis moneter melanda pada 1997, nilai tukar rupiah anjlok dari Rp 2.400 per dolar AS menjadi lebih dari Rp 16.000. Bank-bank kolaps, perusahaan bangkrut, dan pengangguran melonjak. Namun yang lebih parah adalah krisis legitimasi yang menyusul. Demonstrasi mahasiswa membanjiri jalanan, dan pada Mei 1998, Presiden Soeharto—yang telah berkuasa selama 32 tahun—terpaksa lengser.
Pelajaran:
Krisis 1998 memperlihatkan bahwa pertumbuhan tinggi selama bertahun-tahun tidak cukup tanpa institusi yang kuat. Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia sebelum krisis. Namun lemahnya tata kelola sektor keuangan dan konsentrasi kekuasaan membuat guncangan eksternal berkembang menjadi krisis multidimensi.
Seperti yang ditulis dalam studi tentang “Pertumbuhan, Krisis, dan Pemulihan Ekonomi di Indonesia”: krisis 1997-1998 bukan hanya krisis moneter, tetapi juga krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi. Pemulihan tidak terjadi hanya karena bantuan IMF, tetapi karena reformasi institusional yang dimulai setelah kejatuhan Soeharto.
Gempa Berikutnya—Indonesia setelah 2026
Bagaimana dengan Indonesia kini? Apakah kita lebih siap menghadapi badai berikutnya?
Kondisi Makro: Lebih Stabil dari 1998
Berita baiknya: kondisi makro ekonomi Indonesia 2026 jauh lebih stabil dibandingkan 1998. Inflasi Juli 2026 tercatat sebesar 2,88% secara tahunan, turun dari 3,34% pada Juni, dan masih dalam sasaran inflasi 2,5±1%. Cadangan devisa tetap tebal sebesar USD 145,6 miliar per akhir Juni 2026. Sistem keuangan tetap terjaga.
Bank Indonesia telah menaikkan BI-Rate secara bertahap sepanjang 2026 untuk menjaga stabilitas Rupiah di tengah gejolak global. Pada Mei, BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25%. Pada Juni, BI kembali menaikkannya 25 bps menjadi 5,75%. Hingga Juli, BI memutuskan mempertahankan BI-Rate di level 5,75%.
Namun Ada Tanda-Tanda Mengkhawatirkan:
Di balik angka makro yang relatif stabil, muncul tantangan baru yang bersifat struktural, bukan siklikal:
Pertama, penyempitan ruang aman kelas menengah. Dalam satu dekade terakhir, jumlah kelas menengah Indonesia meningkat, tetapi daya tahannya justru menurun. Biaya pendidikan, kesehatan, dan perumahan naik lebih cepat daripada pendapatan. Kelas menengah kini lebih rentan jatuh miskin dibandingkan satu dekade lalu.
Kedua, meningkatnya pengangguran terdidik. Jumlah lulusan perguruan tinggi yang belum terserap di sektor formal terus meningkat. Ini adalah “bom waktu” sosial: orang berpendidikan dengan harapan tinggi tetapi tanpa pekerjaan layak adalah resep untuk ketidakstabilan.
Ketiga, perlambatan produktivitas industri manufaktur. Sektor manufaktur—yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja—menghadapi tekanan dari otomatisasi, persaingan impor, dan kebijakan yang kurang bersahabat. Industri pengolahan—kontributor terbesar terhadap PDB dengan porsi 18,5%—hanya tumbuh 4,52% secara tahunan.
Keempat, meningkatnya tekanan biaya hidup. Harga pangan, energi, dan transportasi terus naik, menggerus daya beli riil masyarakat. Ekonomi Indonesia triwulan II-2026 tumbuh 5,29% secara tahunan, melambat dibandingkan 5,61% pada triwulan I-2026.
Tantangan Baru yang Lebih Kompleks:
Berbeda dengan 1998, ancaman terhadap stabilitas kini lebih bersifat struktural daripada siklikal. Bukan satu guncangan besar, tetapi akumulasi tekanan yang perlahan menggerus kepercayaan: ketimpangan yang melebar, lapangan kerja yang menyusut, dan harapan yang pupus.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai pertumbuhan 5,29% masih sangat bergantung pada belanja pemerintah. Sektor swasta masih menghadapi tekanan. “Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi oleh government-driven growth,” kata Fakhrul
Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu banyak bereksperimen dengan kebijakan ekonomi. Perlambatan pertumbuhan menjadi sinyal bahwa fondasi mulai menghadapi tantangan.
Apa yang Membuat Tiang Kapal Kokoh?—Memahami Peran Institusi
Di sinilah kita perlu memahami secara lebih mendalam apa sebenarnya yang dimaksud dengan “institusi yang kuat” dan mengapa ia penting.
Institusi sebagai Fondasi, Bukan Atap
Para ekonom menggunakan analogi bangunan. Pertumbuhan ekonomi adalah tinggi bangunan. Institusi adalah fondasi. Fondasi yang baik tidak membuat bangunan lebih tinggi—investasi, teknologi, dan tenaga kerja yang melakukannya. Namun ketika gempa datang, kualitas fondasilah yang menentukan apakah bangunan tetap berdiri atau runtuh.
Penelitian terhadap Indonesia selama delapan dekade mengarah pada kesimpulan serupa: kualitas institusi tidak berkorelasi kuat dengan tingkat pertumbuhan, tetapi berkorelasi kuat dengan stabilitas pertumbuhan. Negara dengan institusi yang baik mungkin tumbuh pada kecepatan yang sama, tetapi lebih mampu menghindari krisis yang dalam dan pulih lebih cepat ketika guncangan terjadi.
Apa yang Dimaksud dengan Institusi yang Kuat?
Institusi yang kuat bukanlah institusi yang “banyak”—birokrasi yang gemuk atau peraturan yang berlapis-lapis. Institusi yang kuat adalah institusi yang:
- Kredibel: Aturan ditegakkan secara konsisten, tanpa pandang bulu.
- Akuntabel: Mereka yang melanggar aturan dihukum, termasuk yang berkuasa.
- Adaptif: Mampu berubah ketika keadaan berubah, tetapi tidak berubah karena tekanan sesaat.
- Transparan: Keputusan dibuat dengan proses yang jelas dan dapat diawasi publik.
Mengapa Institusi Sulit Dibangun?
Institusi yang kuat adalah barang publik (public good)—semua orang diuntungkan, tetapi tidak ada yang mau membayar biayanya. Membangun institusi membutuhkan pengorbanan jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang: menahan diri dari kebijakan populis, memberantas korupsi meskipun pelakunya berpengaruh, dan menegakkan hukum meskipun tidak populer.
Inilah sebabnya mengapa banyak negara berkembang gagal membangun institusi yang kuat: godaan jangka pendek terlalu besar, sementara keuntungan jangka panjang terlalu abstrak. Seperti Odysseus yang tergoda nyanyian Siren, para pemimpin sering memilih kebijakan populis yang merusak daripada disiplin yang membangun.
Ketika Negara Membeli Mesin, Tetapi Tidak Bisa Membeli Kepercayaan
Di tengah semua analisis ini, ada satu tesis utama yang perlu dipegang teguh:
Pertumbuhan ekonomi dapat dibangun oleh investasi, konsumsi, dan ekspor. Namun keberlanjutan pertumbuhan hanya dapat dijaga oleh institusi yang dipercaya masyarakat.
Negara dapat membeli mesin, membangun jalan, dan mendatangkan modal asing. Tetapi tidak ada negara yang bisa membeli kepercayaan. Kepercayaan hanya lahir dari hukum yang adil, institusi yang kuat, dan pemerintah yang bersedia mengikat dirinya sendiri pada aturan yang berlaku bagi semua.
Kepercayaan adalah modal sosial yang paling berharga dan paling rapuh. Ia dibangun setetes demi setetes, tetapi bisa hilang dalam sekejap. Seperti yang terjadi di Yunani, Sri Lanka, dan Indonesia 1998: ketika kepercayaan hilang, krisis ekonomi berubah menjadi krisis legitimasi, dan pemulihan menjadi jauh lebih sulit dan mahal.
Indonesia Kini: Antara Harapan dan Kekhawatiran
Pemerintahan saat ini, di bawah Presiden Prabowo Subianto, mengambil langkah-langkah berani. Kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) dimaksudkan untuk mengatasi kebocoran devisa yang diperkirakan mencapai 150 miliar dolar AS per tahun akibat manipulasi harga dan praktik under-invoicing. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa praktik ini selama 34 tahun telah menyebabkan kebocoran pendapatan negara hingga US$ 900 miliar atau Rp 15.400 triliun.
Namun kebijakan ini menuai kritik. Bloomberg melaporkan bahwa badan yang ditugaskan menjalankan proposal ini terjebak di antara visi yang saling bertentangan. Pengamat menilai kebijakan ini sebagai bagian dari “ekonomi populis” yang bertujuan mencari “darah segar” untuk menambal defisit anggaran.
Di sisi lain, daya saing Indonesia justru menurun. Dalam laporan IMD World Competitiveness Booklet 2026, peringkat daya saing Indonesia di antara 70 negara turun dari 40 ke 48, menempatkan Indonesia di posisi terbawah di antara enam negara ASEAN. Kategori Efisiensi Bisnis anjlok ke peringkat 50 dari sebelumnya 26.
Tantangan Kepercayaan:
Di sinilah letak ujian sesungguhnya. Kebijakan ekonomi yang ambisius—apapun niat baiknya—hanya akan berhasil jika didukung oleh kepercayaan publik dan investor. Dan kepercayaan itu hanya bisa dibangun jika:
- Kebijakan dibuat dengan proses yang transparan dan partisipatif.
- Ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan.
- Hukum ditegakkan secara konsisten, tanpa pandang bulu.
- Pemerintah bersedia mengakui kesalahan dan memperbaikinya.
Kemerdekaan Sejati adalah Kemerdekaan yang Terikat
Kisah Odysseus mengajarkan kita bahwa kemerdekaan sejati bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dilindungi oleh ikatan yang kita pilih sendiri.
Odysseus bebas mendengar nyanyian para Siren—tetapi ia memilih untuk diikat agar tidak menuruti godaan yang menghancurkan. Ia merelakan kebebasan sesaat demi keselamatan jangka panjang. Inilah esensi dari commitment device: kebebasan untuk tidak bebas—kemampuan untuk mengikat tangan sendiri agar tidak melakukan hal bodoh di masa depan.
Bagi sebuah bangsa, ini berarti membangun institusi yang mengikat semua orang, termasuk mereka yang berkuasa. Konstitusi, peradilan independen, pers bebas, dan mekanisme checks and balances adalah “tiang kapal” yang melindungi bangsa dari godaan jangka pendek—korupsi, populisme, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Narasihub Insight
Apakah kita—sebagai bangsa—masih memiliki “awak kapal” yang berani tetap “tuli” terhadap teriakan penguasa? Apakah KPK, Mahkamah Konstitusi, dan DPR masih berani menegakkan aturan meskipun tidak populer? Apakah pers masih berani mengawasi kekuasaan tanpa takut dibungkam? Apakah rakyat masih memiliki keberanian untuk memilih pemimpin yang benar, bukan yang populer?
Ataukah kita—seperti para pelaut yang melepaskan ikatan Odysseus karena kasihan pada teriakannya—akan melonggarkan ikatan institusi kita, membiarkan kapal bangsa menabrak karang?
Sejarah telah mengajarkan kita pelajaran yang mahal: di Yunani, di Sri Lanka, di Chile, dan di Indonesia 1998. Pertanyaannya: apakah kita akan belajar dari sejarah, atau mengulanginya?
“Odysseus mengikat hanya dirinya sendiri, sedangkan para pendiri bangsa mengikat generasi masa depan yang tidak pernah menyetujui pengaturan tersebut.” Namun justru itulah esensi peradaban: kita mewarisi ikatan dari leluhur, dan kita mengikat diri untuk keturunan.
Pertanyaannya: ikatan apa yang sedang kita bangun untuk anak cucu kita hari ini?