“Kalau Kalah, Selesai. Kalau Menang dengan Cara Menghalalkan Segala Cara, Juga Selesai.”
Itulah dilema yang kini menghantui setiap politisi dan partai politik di Indonesia. Di satu sisi, mereka ingin memenangkan pemilu—karena kekalahan adalah akhir dari segalanya. Di sisi lain, mereka sadar bahwa cara-cara instan untuk menang—politik uang, hoaks, mobilisasi identitas—justru merusak demokrasi yang hendak mereka perjuangkan.
Pertanyaannya .. seberapa banyak politisi yang rela menerima kekalahan demi menjaga demokrasi?
Riset Trust Indonesia selama 2023–2026 mengungkap jawaban yang mengkhawatirkan: mayoritas politisi partai secara implisit memilih skenario abu-abu—demokrasi boleh merosot, asal menang. Ini bukan sekadar masalah moral. Ini adalah masalah sistemik yang mengancam masa depan demokrasi kita.
Demokrasi Itu Mahal. Tapi yang Mahal Bukan Hanya Uang.
Anggota Komisi II DPR Indrajaya baru-baru ini meminta pemerintah mengevaluasi sistem pemilu yang dinilai terlalu mahal. Data yang dimilikinya menunjukkan bahwa Pilkada 2024 menelan anggaran Rp37,4 triliun—40 persen dari APBD dan 60 persen dari APBN. Belum termasuk Pemilu legislatif dan presiden yang menghabiskan Rp71,3 triliun.
Tapi tunggu dulu. Yang mahal bukan cuma biaya penyelenggaraan negara.
Biaya politik aktual di lapangan jauh lebih mencengangkan. Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengungkapkan bahwa di tingkat kota atau kabupaten, biaya untuk menjadi kepala daerah sudah ada yang tembus hingga Rp1 triliun. Satu triliun rupiah. Untuk satu kabupaten.
Bayangkan. Seorang calon bupati harus mengeluarkan uang sebesar itu hanya untuk mencalonkan diri. Lalu dari mana uang itu berasal? Praktik korupsi untuk mengongkosi dana kampanye, seperti yang dilakukan tersangka Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang diduga memeras anak buahnya hingga Rp7 miliar, menjadi hal yang “sudah biasa terjadi” menurut Indonesian Corruption Watch (ICW).
ICW juga mencatat bahwa rata-rata pasangan calon gubernur menerima sumbangan kampanye Rp3,8 miliar—dan itu hanya yang dilaporkan. Yang mengalir di bawah meja? Jauh lebih besar.
Politik Uang: Hanya 1 dari 5 yang Bisa Dibeli, Tapi Biaya Politik Tetap Meledak
Inilah kontradiksi paling mencengangkan dari riset Trust Indonesia.
Survei nasional kami terhadap 2.200 responden di 38 provinsi menemukan bahwa 67,4 persen masyarakat menilai politik uang tidak dapat dibenarkan. Bahkan, 60,9 persen pemilih menyatakan akan menolak uang atau menerima tapi tidak memilih pemberinya.
Artinya: hanya 1 dari 5 pemilih yang benar-benar bisa “dibel” dengan politik uang.
Namun di lapangan, biaya politik justru meledak. Mengapa?
Karena persepsi tentang politik uang lebih kuat daripada realitasnya. Setiap kandidat takut kalah karena lawan dianggap membagikan lebih banyak. Akibatnya, semua berlomba menggelontorkan dana—meski efektivitasnya dipertanyakan.
Riset menunjukkan di Jawa Barat bahkan menunjukkan bahwa 57,9 persen masyarakat menilai politik uang sebagai hal yang “sangat wajar” atau “cukup wajar”. Sementara di Jakarta tergambar meski masyarakat sadar akan buruknya politik uang, 68 persen pemilih tetap mengharapkan pemberian uang tunai dari pasangan calon.
Inilah double standard yang mematikan: secara normatif kita menolak politik uang, tapi secara praktis kita mengharapkannya.
Akibatnya: Demokrasi yang Terjebak dalam Lingkaran Setan
Biaya politik yang tinggi menciptakan empat dampak sistemik:
Pertama, menormalkan jaringan patronase. Kandidat yang menang dengan uang akan merasa berutang kepada para “donatur”—yang pada gilirannya akan menuntut “pengembalian investasi” setelah pemilu. Ini adalah bibit korupsi yang ditanam sejak hari pertama kampanye.
Kedua, menyingkirkan kandidat bagus namun kekurangan dana. Banyak pemimpin potensial dengan gagasan brilian harus mengubur mimpi mereka karena tidak punya cukup uang untuk bersaing. Demokrasi kehilangan kualitasnya.
Ketiga, menciptakan fenomena calon tunggal. Mengapa tidak ada yang berani melawan petahana? Karena biaya politik terlalu tinggi. Akibatnya, di 41 daerah pada Pilkada 2024, pemilih hanya dihadapkan pada kotak kosong. Kedaulatan rakyat menjadi sekadar formalitas.
Keempat, memicu korupsi pasca-pemilu. Ketua Tim Pemenangan Nasional PDIP, Adian Napitupulu, mengingatkan bahwa kemenangan yang dibangun di atas politik uang dan bansos akan berdampak pada mahalnya biaya politik ke depan dan berpotensi memicu korupsi setelah menjabat.
Tapi Ada Jalan Lain: Mereka yang Menang Tanpa Mengorbankan Demokrasi
Riset Trust Indonesia menemukan bahwa kemungkinan terbaik—demokrasi stabil sekaligus memenangkan pemilu—bukanlah mimpi. Empat figur membuktikannya.
Dedi Mulyadi: Populisme Budaya Melawan Politik Identitas
Jawa Barat dikenal sebagai provinsi konservatif di mana politik identitas dan polarisasi agama mudah dimobilisasi. Tapi Dedi Mulyadi memilih jalan berbeda. Ia benar-benar mampu memanfaatkan antitesa sentimen agama dengan mengkampanyekan “Sunda Wiwitan” budaya Sunda yang dimakan mentah-mentah oleh pemilih praghmatis yang ceruknya jauh lebih besar dari pemilih yang religius.
Hasilnya? Ia menang telak dengan 14.130.192 suara atau 62 persen. Elektabilitasnya yang mencapai 74,6 persen, jauh mengungguli pesaing terdekat yang hanya 12 persen. Terbukti strategi Dedi membuktikan bahwa populisme tidak selalu buruk. Populisme inklusif berbasis budaya lokal justru bisa menjadi penangkal populisme eksklusif berbasis identitas agama atau etnis yang memecah belah.
Jokowi: Menolak Koalisi Mahal, Mengandalkan Kinerja
Ketika mencalonkan diri kembali sebagai Wali Kota Solo pada 2010, Jokowi menolak membangun koalisi multi-partai berbiaya besar. Ia mengandalkan rekam jejak program—relokasi PKL dan pasar—sebagai modal kampanye.
Hasilnya? Kemenangan mutlak 90,09 persen. Tanpa koalisi gemuk. Tanpa bagi-bagi kekuasaan. Hanya kinerja yang berbicara.
Syamsuar: Kinerja Birokrat Mengalahkan Mesin Partai
Di Riau, Syamsuar menghadapi mesin partai yang dikuasai lawan. Alih-alih terlibat perang dana, ia mengandalkan rekam jejak sebagai birokrat yang berhasil mengubah Siak—meraih penghargaan transparansi digital.
Ia memenangkan Pilkada Riau 2018 dengan 799.289 suara atau 38,20 persen. Strategi teknokratiknya membuktikan bahwa kinerja riil mengungguli logistik.
Ridwan Kamil: Transparansi Mengurangi Kebutuhan Buzzer
Di Jawa Barat, RK memperkenalkan Open Data Jabar—portal data publik yang bisa diakses siapa saja. Transparansi dana kampanye dan kinerja pemerintah membuatnya tidak perlu menyewa buzzer karena masyarakat bisa menilai sendiri.
Inilah demokrasi yang bekerja: akuntabel, transparan, dan berbasis data.
Pelajaran untuk Kita Semua
Empat kisah sukses di atas memiliki benang merah yang sama: keberanian untuk menolak jalan instan.
Mereka menolak politik uang. Mereka menolak mobilisasi identitas. Mereka menolak koalisi pragmatis yang mengorbankan ideologi. Dan mereka menang.
Riset Trust Indonesia membuktikan bahwa 82,1 persen pemilih masih bisa diraih dengan cara-cara yang demokratis—melalui kinerja, gagasan, dan koneksi emosional yang tulus. Hanya 17,9 persen yang benar-benar terpengaruh politik uang.
Artinya, kemenangan elektoral dan pemeliharaan demokrasi bukanlah pilihan mutually exclusive. Keduanya bisa diraih bersamaan.
Tapi…
Tantangannya tetap besar. Sistem masih mendorong perilaku pragmatis. Presidential threshold 20 persen memaksa partai membentuk koalisi tidak natural. Sistem open-list mendorong kanibalisme suara antar-kandidat satu partai. Biaya politik yang meledak menciptakan entry barrier bagi kandidat berkualitas tapi kekurangan dana.
Perubahan sistem memang penting. Tapi perubahan sikap politisi dan pemilih jauh lebih penting.
Politisi harus berani mengatakan tidak pada praktik yang merusak demokrasi—bahkan ketika praktik itu menjanjikan kemenangan.
Dan pemilih harus berani mengatakan tidak pada uang, sembako, atau janji manis—dan memilih berdasarkan rekam jejak, gagasan, dan integritas.
Demokrasi atau Kemenangan?
Jawabannya: kita tidak perlu memilih.
Kita bisa memiliki keduanya. Tapi hanya jika kita—politisi, partai, dan pemilih—bersama-sama memutuskan bahwa kualitas demokrasi tidak bisa ditukar dengan kemenangan sesaat.
Karena pada akhirnya, kemenangan yang diraih dengan merusak demokrasi adalah kemenangan yang kosong. Dan kekalahan yang diterima dengan menjaga demokrasi adalah kekalahan yang bermartabat.
Pilihan ada di tangan kita.
Tentang Penulis
Tim Riset Trust Indonesia adalah lembaga riset politik independen yang melakukan survei dan pendampingan kandidat dalam Pilkada Serentak 2024. Riset Nasional ini melibatkan 2.200 responden di 38 provinsi (Januari–Februari 2023), dan Survei Pilkada Kabupaten Kota se Indonesia mulai dări 1.200 responden (Pekanbaru) sampai 2.400 responden (Banjarbaru), serta observasi partisipatif terhadap puluhan kontestasi Pilkada 2024.