PARIS – Di tengah semakin terbukanya ekonomi global, muncul sebuah paradoks yang sering luput dari perhatian publik. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, pasar domestik yang besar, dan jutaan konsumen yang setiap hari membeli produk-produk perusahaan multinasional. Namun, ketika laporan keuangan global diterbitkan, sebagian besar keuntungan ekonomi justru tercatat di negara lain. Fenomena inilah yang sering memunculkan pertanyaan sederhana namun sangat mendasar: mengapa negara yang menyediakan sumber daya alam, tenaga kerja, dan pasar justru tidak selalu menjadi pihak yang menikmati nilai ekonomi terbesar?
“Pada abad ke-20, negara-negara berebut menguasai sumber daya alam. Pada abad ke-21, yang diperebutkan bukan lagi sumber dayanya, melainkan hak untuk mencatat keuntungan dari sumber daya tersebut.”
Kasus yang sering dijadikan contoh adalah struktur bisnis perusahaan multinasional seperti Danone. Air diambil dari mata air Indonesia, diproses di Indonesia, dijual kepada masyarakat Indonesia, tetapi sebagian keuntungan akhirnya mengalir melalui holding regional di Singapura sebelum sampai ke kantor pusat di Prancis. Bagi masyarakat awam, kondisi ini tampak seperti sebuah ketidakadilan ekonomi. Namun bagi para ekonom internasional, pengacara pajak, dan pelaku bisnis global, struktur tersebut merupakan bagian dari strategi korporasi lintas negara yang dikenal sebagai international tax planning atau global corporate structuring.
Di sinilah perdebatan sebenarnya dimulai. Persoalannya bukan semata-mata apakah perusahaan tersebut melanggar hukum. Dalam banyak kasus, struktur seperti ini justru dibangun sesuai dengan kerangka hukum internasional, memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda (Double Tax Agreement), ketentuan transfer pricing, serta prinsip Arm’s Length Principle (ALP) yang diakui oleh OECD. Dengan kata lain, yang sedang terjadi bukanlah penyelundupan pajak (tax evasion), melainkan pengelolaan pajak (tax planning) yang dirancang agar beban pajak global perusahaan menjadi serendah mungkin tanpa melanggar aturan yang berlaku.
Namun, jika dilihat dari perspektif kepentingan nasional, persoalannya jauh lebih dalam daripada sekadar legal atau ilegal. Yang dipertaruhkan sesungguhnya adalah kemampuan suatu negara menangkap nilai tambah (economic value capture) dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayahnya sendiri.
Selama beberapa dekade, paradigma pembangunan Indonesia lebih banyak bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam. Negara merasa memperoleh manfaat ketika investasi asing masuk, pabrik berdiri, lapangan kerja tercipta, dan pajak mulai dibayarkan. Model ini memang berhasil mendorong industrialisasi pada tahap awal. Akan tetapi, ekonomi global telah berubah secara fundamental. Nilai terbesar suatu produk tidak lagi berada pada bahan bakunya, melainkan pada pengetahuan, inovasi, merek dagang, algoritma, desain produk, dan hak kekayaan intelektual yang menyertainya.
Sebotol air mineral secara fisik mungkin hanya bernilai beberapa ribu rupiah. Akan tetapi, di balik harga tersebut terdapat nilai yang jauh lebih besar berupa kekuatan merek, strategi pemasaran global, teknologi pengemasan, sistem distribusi, perangkat lunak logistik, hingga jaringan keuangan internasional yang semuanya dikendalikan dari luar Indonesia. Artinya, yang menghasilkan keuntungan terbesar bukan lagi airnya, melainkan sistem bisnis yang mengelilingi air tersebut.
Fenomena ini dikenal dalam ekonomi internasional sebagai Global Value Chain (GVC). Dalam rantai nilai global, negara tidak lagi bersaing memproduksi barang, tetapi bersaing menguasai bagian mana dari rantai nilai yang memiliki margin keuntungan paling tinggi. Negara yang hanya menyediakan bahan baku memperoleh keuntungan paling kecil. Negara yang menguasai teknologi, desain, merek, dan distribusi memperoleh keuntungan paling besar.
Inilah sebabnya mengapa perusahaan multinasional membangun struktur korporasi yang sangat kompleks. Singapura, misalnya, tidak memiliki sumber air sebesar Indonesia, tetapi berhasil menjadi pusat regional bagi ribuan perusahaan dunia. Keunggulan Singapura bukan pada sumber daya alamnya, melainkan pada ekosistem bisnisnya. Negara tersebut menawarkan kepastian hukum, perlindungan hak kekayaan intelektual, sistem keuangan internasional, jaringan perjanjian pajak yang luas, serta regulasi yang sangat mendukung aktivitas perusahaan multinasional. Akibatnya, banyak fungsi bernilai tinggi—seperti pengelolaan merek, lisensi teknologi, treasury, hingga pengambilan keputusan investasi—dipusatkan di Singapura. Ketika fungsi-fungsi tersebut ditempatkan di sana, sebagian keuntungan perusahaan secara alami juga mengikuti.
Dari sudut pandang perusahaan, strategi tersebut merupakan bentuk efisiensi global. Namun dari sudut pandang Indonesia, kondisi ini memunculkan apa yang oleh para ekonom disebut sebagai value leakage, yaitu keluarnya nilai tambah ekonomi ke luar negeri melalui mekanisme bisnis yang sah. Yang berpindah bukan airnya, bukan pabriknya, bahkan bukan konsumennya. Yang berpindah adalah hak untuk mengakui keuntungan.
Inilah mengapa perdebatan mengenai transfer pricing sesungguhnya tidak boleh berhenti pada isu pajak. Pajak hanyalah salah satu konsekuensi dari persoalan yang jauh lebih besar, yaitu posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Selama Indonesia hanya berperan sebagai lokasi produksi dan pasar konsumsi, sementara pusat inovasi, pusat penelitian, hak paten, dan pengelolaan merek berada di luar negeri, maka sebagian besar keuntungan ekonomi akan terus mengalir ke negara lain.
Kondisi tersebut mendorong Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) meluncurkan inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), sebuah reformasi perpajakan global yang bertujuan mengurangi praktik penggeseran laba ke negara dengan tarif pajak rendah. Melalui proyek BEPS dan kemudian Global Minimum Taxsebesar 15 persen, komunitas internasional berupaya memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak secara lebih proporsional di negara tempat nilai ekonominya benar-benar diciptakan. Reformasi ini menunjukkan bahwa persoalan transfer pricing bukan hanya masalah Indonesia, melainkan tantangan global yang dihadapi hampir semua negara.
Namun bagi Indonesia, reformasi perpajakan saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah membangun strategi economic sovereignty atau kedaulatan ekonomi. Kedaulatan ekonomi pada abad ke-21 tidak lagi diukur hanya dari siapa yang memiliki tambang, perkebunan, atau sumber mata air. Kedaulatan ekonomi diukur dari siapa yang menguasai inovasi, teknologi, data, hak kekayaan intelektual, pusat penelitian, dan jaringan keuangan yang menentukan ke mana keuntungan akhirnya mengalir.
Karena itu, agenda hilirisasi yang sedang dijalankan pemerintah seharusnya dipahami sebagai langkah awal, bukan tujuan akhir. Hilirisasi akan menghasilkan nilai tambah lebih besar dibanding ekspor bahan mentah, tetapi nilai tambah terbesar tetap berada pada inovasi, desain produk, teknologi manufaktur, kecerdasan buatan, dan merek global. Indonesia tidak boleh berhenti sebagai negara yang memurnikan nikel atau mengemas air minum. Indonesia harus mulai menjadi negara yang menciptakan teknologi pemrosesan, mengembangkan material baru, membangun merek global, serta memiliki hak paten atas inovasi yang dihasilkan.
Dalam konteks inilah konsep Fiscal Intelligence menjadi semakin penting. Direktorat Jenderal Pajak tidak lagi cukup hanya berperan sebagai pemungut pajak. Negara membutuhkan kemampuan menganalisis struktur korporasi global, memetakan aliran keuntungan lintas negara, mengidentifikasi pemilik manfaat sebenarnya (beneficial ownership), serta memahami bagaimana perusahaan multinasional mengoptimalkan rantai nilai internasional. Fiscal Intelligence harus berkembang menjadi Economic Intelligence, yaitu kemampuan negara membaca arsitektur ekonomi global secara menyeluruh sehingga kebijakan fiskal tidak lagi bersifat reaktif, tetapi strategis.
Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari kasus transfer pricing bukanlah tentang bagaimana menyalahkan perusahaan multinasional. Perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan efisiensi sesuai aturan yang berlaku. Tanggung jawab negara adalah memastikan bahwa regulasi, kapasitas institusi, dan strategi pembangunan mampu menciptakan kondisi di mana semakin banyak nilai tambah yang tetap berada di Indonesia.
Pertarungan ekonomi global saat ini bukan lagi mengenai siapa yang memiliki sumber daya alam terbesar. Pertarungan sesungguhnya adalah mengenai siapa yang paling mampu mengubah sumber daya tersebut menjadi teknologi, inovasi, hak kekayaan intelektual, pusat keuangan, dan keuntungan jangka panjang. Negara yang memenangkan pertarungan itu bukanlah negara yang paling kaya sumber daya, melainkan negara yang paling cerdas mengelola nilai tambahnya.
Jika Indonesia ingin benar-benar menjadi negara maju pada 2045, maka agenda pembangunan tidak cukup hanya berbicara mengenai investasi, pajak, atau hilirisasi. Indonesia harus membangun kedaulatan nilai tambah, karena di sanalah masa depan kemakmuran bangsa akan ditentukan.