“Perang pada abad ke-21 tidak selalu dimulai oleh senjata. Sebagian justru dimulai oleh cuaca, pangan, dan air.”
MARYLAND – Ketika National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Amerika Serikat mengumumkan bahwa fenomena El Niño 2026 telah berkembang menjadi kategori kuat dengan anomali suhu mencapai sekitar 1,7 derajat Celsius di atas rata-rata, banyak orang menganggapnya sekadar kabar tentang perubahan musim. Padahal, bagi para analis geopolitik, ekonom, dan perencana keamanan nasional, informasi tersebut merupakan sinyal awal dari sebuah dinamika global yang jauh lebih besar.
El Niño bukan hanya fenomena alam. Dalam dunia yang semakin terhubung, perubahan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik dapat mengganggu rantai pasok internasional, memicu lonjakan harga pangan, meningkatkan tekanan fiskal negara, mengubah pola perdagangan global, bahkan memperbesar risiko instabilitas politik di berbagai kawasan. Karena itu, banyak lembaga internasional kini memandang El Niño sebagai risk multiplier, yaitu faktor yang memperbesar berbagai krisis yang telah ada sebelumnya.
Perubahan iklim pada abad ke-21 tidak lagi menjadi isu lingkungan semata. Ia telah berkembang menjadi persoalan ekonomi, geopolitik, dan keamanan nasional. Dunia saat ini sedang menghadapi perlambatan ekonomi, konflik geopolitik, fragmentasi perdagangan, serta tekanan terhadap ketahanan energi dan pangan. Ketika El Niño hadir di tengah situasi tersebut, dampaknya tidak berdiri sendiri, tetapi memperkuat kerentanan yang sudah ada.
Salah satu sektor yang paling rentan adalah pangan. El Niño biasanya menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah kawasan penting dunia seperti Asia Tenggara, Australia, sebagian India, Afrika bagian selatan, hingga Amerika Selatan. Wilayah-wilayah tersebut merupakan produsen utama berbagai komoditas strategis seperti beras, gandum, jagung, gula, minyak sawit, dan kedelai. Ketika musim tanam terganggu atau hasil panen menurun, pasokan pangan global ikut menyusut. Dalam kondisi seperti itu, harga komoditas cenderung meningkat dan negara-negara produsen sering mengambil langkah proteksionis dengan membatasi ekspor untuk menjaga kebutuhan domestik mereka.
Pelajaran dari beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa lonjakan harga pangan jauh lebih sensitif dibanding kenaikan harga komoditas lain. Harga beras, minyak goreng, gula, atau jagung langsung memengaruhi daya beli masyarakat. Di banyak negara berkembang, kenaikan harga pangan bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi dapat berubah menjadi persoalan politik karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Sejarah telah berkali-kali memperlihatkan bahwa krisis pangan sering menjadi pemicu ketegangan sosial, demonstrasi, bahkan perubahan politik.
Indonesia tentu tidak berada di luar risiko tersebut. Sebagai negara agraris sekaligus negara kepulauan dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks. Kekeringan berpotensi mengurangi produksi padi di beberapa sentra pertanian, menurunkan produktivitas jagung dan tebu, meningkatkan risiko kebakaran hutan, serta mengganggu pasokan air bagi pertanian dan pembangkit listrik tenaga air. Pada saat yang sama, apabila negara-negara produsen membatasi ekspor, biaya impor pangan juga dapat meningkat sehingga memberikan tekanan tambahan terhadap anggaran negara.
Dalam konteks ekonomi makro, El Niño juga dapat memperbesar tekanan inflasi. Ketika produksi pangan menurun sementara permintaan tetap tinggi, harga akan naik. Pemerintah kemudian dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah: memperbesar subsidi, meningkatkan impor, atau menggunakan cadangan pangan nasional. Semua pilihan tersebut memiliki konsekuensi fiskal. Artinya, El Niño bukan hanya menguji sektor pertanian, tetapi juga menguji kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.
Namun dampak El Niño tidak berhenti pada sektor pangan. Fenomena ini juga memengaruhi energi, logistik, dan perdagangan internasional. Kekeringan dapat menurunkan kapasitas pembangkit listrik tenaga air sehingga meningkatkan ketergantungan pada energi fosil. Di sisi lain, cuaca ekstrem dapat mengganggu pelayaran, distribusi logistik, serta aktivitas pelabuhan. Bagi negara yang sangat bergantung pada perdagangan seperti Indonesia, gangguan terhadap rantai pasok global akan berdampak langsung terhadap biaya produksi industri dan harga barang konsumsi.
Dalam perspektif geopolitik, El Niño juga dapat mengubah dinamika hubungan antarnegara. Ketika pangan menjadi semakin langka, negara-negara cenderung memprioritaskan kepentingan domestik. Kebijakan pembatasan ekspor beras oleh beberapa negara Asia dalam beberapa tahun terakhir menjadi contoh bagaimana keamanan pangan mulai diperlakukan sebagai bagian dari keamanan nasional. Di masa depan, persaingan memperoleh pasokan pangan, pupuk, dan air bersih dapat menjadi isu strategis yang sama pentingnya dengan persaingan memperoleh energi.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa definisi keamanan nasional telah mengalami perubahan. Jika pada masa lalu ancaman utama berasal dari agresi militer, kini ancaman dapat muncul melalui perubahan iklim, gangguan rantai pasok, pandemi, maupun krisis pangan. Oleh karena itu, banyak negara mulai mengembangkan konsep climate security, yaitu pendekatan yang menempatkan perubahan iklim sebagai bagian dari perencanaan pertahanan dan keamanan nasional.
Bagi Indonesia, situasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan ketahanan pangan tidak boleh dipahami sebagai proyek sektoral semata. Program pembangunan bendungan, modernisasi irigasi, penguatan cadangan beras pemerintah, diversifikasi pangan lokal, hingga pemanfaatan teknologi pertanian presisi harus dilihat sebagai investasi strategis dalam menjaga stabilitas negara. Ketahanan pangan pada akhirnya bukan hanya soal produksi, tetapi soal kemampuan negara melindungi masyarakat dari guncangan global.
Di sisi lain, perkembangan teknologi memberikan peluang baru. Pemanfaatan citra satelit, kecerdasan buatan, sensor pertanian, analisis iklim berbasis data, dan sistem peringatan dini dapat membantu pemerintah memprediksi wilayah rawan kekeringan serta mengambil langkah mitigasi lebih cepat. Negara-negara yang mampu mengintegrasikan teknologi dengan kebijakan publik akan memiliki daya tahan yang lebih baik dibanding negara yang hanya mengandalkan respons setelah krisis terjadi.
El Niño 2026–2027 juga memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya kerja sama regional. Sebagai bagian dari ASEAN, Indonesia memiliki kepentingan untuk memperkuat koordinasi dalam pengelolaan cadangan pangan, penanggulangan kebakaran hutan lintas batas, pertukaran data iklim, dan stabilisasi perdagangan komoditas. Tantangan yang dihadapi tidak mengenal batas negara, sehingga penyelesaiannya pun memerlukan pendekatan kolektif.
Pada akhirnya, El Niño bukan sekadar fenomena cuaca yang datang dan pergi. Ia merupakan pengingat bahwa dunia memasuki era baru ketika perubahan iklim menjadi faktor yang menentukan arah ekonomi dan geopolitik global. Negara yang mampu membaca perubahan ini sejak dini akan lebih siap menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, dan mempertahankan daya saingnya. Sebaliknya, negara yang menganggap perubahan iklim hanya sebagai urusan musim berisiko menghadapi krisis yang datang secara berlapis.
Bagi Indonesia, tantangan terbesar bukan sekadar menghadapi musim kemarau yang lebih panjang, tetapi membangun sistem nasional yang tangguh terhadap setiap guncangan global. Sebab di abad ke-21, kekuatan sebuah negara tidak lagi hanya diukur dari jumlah tentaranya atau besarnya anggaran pertahanannya, melainkan juga dari kemampuannya menjaga pangan, air, energi, dan kesejahteraan rakyat di tengah dunia yang semakin tidak pasti.