JAKARTA – Hari ini, 5 Oktober 2026, Tentara Nasional Indonesia genap berusia 81 tahun. Delapan puluh satu tahun bukan sekadar perjalanan usia sebuah institusi militer, melainkan perjalanan panjang sebuah kekuatan kebangsaan yang lahir dari rakyat, tumbuh bersama rakyat, dan memperoleh legitimasi pengabdiannya dari rakyat. Karena itu, peringatan HUT ke-81 TNI seharusnya tidak berhenti pada parade pasukan dan alutsista, tetapi menjadi momentum untuk menegaskan kembali satu prinsip fundamental: TNI PRIMA, TNI Rakyat, Indonesia Maju.
Peringatan tahun ini memiliki arti strategis karena Indonesia sedang memasuki fase geopolitik yang jauh lebih kompleks. Dunia bergerak menuju kompetisi kekuatan besar, perang teknologi, perebutan sumber daya strategis, fragmentasi rantai pasok, konflik maritim, perang siber, ancaman hibrida, serta kompetisi pengaruh di kawasan Indo-Pasifik. Dalam situasi seperti ini, pertahanan negara tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai kemampuan menghadapi invasi militer konvensional. Pertahanan harus mencakup kemampuan menjaga wilayah, ruang udara, laut, siber, ekonomi, energi, pangan, infrastruktur strategis, serta ketahanan sosial dan politik bangsa.
Di sinilah makna TNI PRIMA menjadi semakin penting. TNI yang prima bukan semata-mata TNI yang memiliki alutsista modern, tetapi TNI yang profesional, adaptif, disiplin, memiliki daya tangkal tinggi, unggul dalam teknologi, kuat dalam intelijen, mampu beroperasi lintas matra, dan tetap memiliki akar yang kuat di tengah masyarakat. Modernisasi militer harus berjalan beriringan dengan modernisasi doktrin, sumber daya manusia, sistem komando, intelijen pertahanan, teknologi informasi, kemampuan siber, serta kemampuan menghadapi peperangan multidomain.
Di bawah kepemimpinan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, arah tersebut memperoleh konteks yang semakin kuat. TNI tidak hanya dituntut untuk menjaga kedaulatan teritorial, tetapi juga semakin terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2026, Panglima TNI bersama para kepala staf melaporkan berbagai program strategis yang berkaitan langsung dengan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan ribuan jembatan desa, penyediaan titik air bersih, listrik untuk wilayah terluar, serta kegiatan bakti sosial.
Ini menunjukkan bahwa konsep TNI bersama rakyat tidak boleh dipahami sebagai slogan seremonial. Ia harus diterjemahkan menjadi kemampuan negara untuk hadir sampai ke titik paling terpencil dari republik. Ketika TNI membantu membuka akses jalan, membangun jembatan, mendukung air bersih, membantu masyarakat di wilayah perbatasan, menjalankan bakti kesehatan, membantu ketahanan pangan, hingga mendukung penanganan bencana, sesungguhnya TNI sedang memperkuat salah satu fondasi pertahanan negara yang paling penting: ketahanan masyarakat.
Pertahanan yang kuat dimulai dari rakyat yang merasa negara hadir.
Karena itu, kemanunggalan TNI dengan rakyat harus memasuki tahap baru. Dari pendekatan yang bersifat seremonial menuju pendekatan yang lebih strategis, terukur dan berkelanjutan. Desa-desa di wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar, kawasan pesisir, kawasan industri strategis, jalur perdagangan laut, dan daerah rawan bencana harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem pertahanan nasional.
Indonesia adalah negara kepulauan. Maka kekuatan pertahanan Indonesia pada akhirnya sangat ditentukan oleh kemampuan mengamankan ruang maritimnya. Laut bukan sekadar ruang pemisah antarpulau, tetapi ruang strategis tempat berlangsungnya perdagangan, energi, perikanan, komunikasi, logistik dan kompetisi geopolitik. Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar hingga kawasan timur Indonesia merupakan bagian dari arsitektur strategis Indo-Pasifik yang semakin penting.
Karena itu, TNI Angkatan Laut memiliki posisi yang semakin strategis. Indonesia membutuhkan kemampuan maritime domain awareness yang semakin kuat, integrasi data, pengawasan laut berbasis teknologi, peningkatan kemampuan armada, pertahanan pantai, keamanan jalur pelayaran, serta kemampuan merespons ancaman nonkonvensional di laut. Ke depan, kekuatan maritim Indonesia harus mampu menggabungkan kapal perang, pesawat, satelit, drone, sensor, radar, sistem komunikasi, intelijen dan kemampuan siber dalam sebuah jaringan pertahanan maritim yang terintegrasi.
Demikian pula TNI Angkatan Udara harus menjadi tulang punggung penguasaan ruang udara nasional. Sedangkan TNI Angkatan Darat tetap menjadi kekuatan utama dalam menjaga kontinuitas pertahanan teritorial dan ketahanan wilayah. Integrasi ketiga matra bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis menghadapi peperangan modern yang bersifat multidomain.
Dalam konteks geopolitik, hubungan strategis antara TNI dan Presiden Prabowo Subianto juga memiliki dimensi yang lebih besar. Presiden Prabowo membawa visi penguatan kedaulatan nasional, ketahanan pangan, ketahanan energi, industrialisasi, hilirisasi dan pembangunan kekuatan pertahanan. TNI kemudian berada pada posisi penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tersebut memiliki lingkungan keamanan yang stabil dan memiliki daya tahan terhadap gangguan strategis.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan Panglima TNI dan para kepala staf pada 2026 memperlihatkan adanya perhatian pemerintah terhadap integrasi antara pertahanan dan pembangunan. Program TNI tidak hanya diarahkan pada penguatan pertahanan, tetapi juga mendukung pemerataan pembangunan hingga pelosok negeri.
Dalam perspektif geopolitik, hal ini sangat penting. Kedaulatan politik tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan ekonomi. Kedaulatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari keamanan energi, pangan dan maritim. Dan seluruhnya membutuhkan sistem pertahanan yang kredibel.
Indonesia tidak boleh menjadi sekadar pasar dalam kompetisi kekuatan besar. Indonesia harus menjadi pemain yang memiliki kemampuan menentukan arah. Untuk itu, TNI harus menjadi instrumen strategis negara yang mampu menjaga ruang manuver Indonesia di tengah rivalitas Amerika Serikat, China dan kekuatan-kekuatan lain di Indo-Pasifik.
Politik luar negeri bebas aktif membutuhkan kemampuan pertahanan yang kredibel. Tanpa daya tangkal, bebas aktif dapat kehilangan daya tawarnya. Sebaliknya, dengan kekuatan pertahanan yang modern, profesional dan berorientasi pada kepentingan nasional, Indonesia dapat menjalankan diplomasi secara lebih percaya diri.
Karena itu, langkah strategis TNI ke depan harus diarahkan pada lima agenda besar.
Pertama, membangun pertahanan multidomain yang mengintegrasikan darat, laut, udara, siber, ruang angkasa dan intelijen dalam satu arsitektur pertahanan nasional. Ancaman masa depan tidak datang dari satu arah. Ia dapat hadir melalui serangan siber, disinformasi, sabotase infrastruktur, tekanan ekonomi, infiltrasi teknologi, konflik maritim maupun operasi militer konvensional.
Kedua, memperkuat pertahanan maritim Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. TNI harus mampu memastikan laut Indonesia menjadi ruang kedaulatan sekaligus ruang ekonomi yang aman. Pengamanan pelabuhan, choke points, jalur energi, kabel bawah laut, kawasan industri pesisir dan wilayah perbatasan akan menjadi semakin penting.
Ketiga, memperkuat pertahanan berbasis teknologi dan industri nasional. Modernisasi TNI tidak boleh hanya berarti membeli alutsista dari luar negeri. Indonesia harus menggunakan modernisasi pertahanan sebagai instrumen untuk membangun ekosistem industri pertahanan nasional, riset teknologi, artificial intelligence, drone, satelit, radar, cyber defense, sistem komunikasi dan sistem senjata generasi baru.
Keempat, memperkuat teritorial sebagai basis ketahanan nasional. TNI bersama pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas harus membangun ketahanan wilayah. Desa, pesisir, perbatasan dan pulau-pulau terluar harus menjadi bagian dari sistem peringatan dini dan ketahanan nasional.
Kelima, memperkuat hubungan TNI dan rakyat sebagai modal sosial pertahanan. Kekuatan militer tanpa kepercayaan rakyat akan kehilangan salah satu sumber legitimasi terpentingnya. Karena itu, semakin modern TNI, semakin tinggi pula tuntutan profesionalisme, akuntabilitas, disiplin dan kedekatannya dengan masyarakat.
Rangkaian HUT ke-81 TNI tahun ini sesungguhnya telah memperlihatkan dimensi tersebut. TNI menggelar kegiatan sosial, olahraga, bakti kesehatan, bantuan masyarakat, karya bakti, penanaman pohon, bazar pangan dan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas. Bahkan TNI mencatat sejumlah rekor MURI melalui kegiatan yang melibatkan puluhan ribu masyarakat.
Ini adalah pesan strategis yang sederhana tetapi sangat kuat: TNI tidak berdiri di atas rakyat; TNI berdiri bersama rakyat.
Pada akhirnya, kekuatan TNI bukan hanya dihitung dari jumlah tank, kapal perang, pesawat tempur atau sistem rudal. Kekuatan TNI juga diukur dari seberapa kuat kepercayaan rakyat kepada institusi pertahanan negara. Karena itu, modernisasi alutsista harus berjalan bersama modernisasi hubungan sosial antara TNI dan masyarakat.
HUT ke-81 TNI juga harus menjadi momentum memperkuat kembali pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Di tengah meningkatnya polarisasi politik, fragmentasi informasi, perang narasi dan tekanan geopolitik, pilar-pilar tersebut bukan sekadar simbol sejarah. Ia adalah fondasi strategis yang menjaga Indonesia tetap menjadi satu bangsa.
Indonesia membutuhkan TNI yang kuat, tetapi kekuatan itu harus selalu berada di dalam kerangka konstitusi dan kepentingan nasional. Indonesia membutuhkan TNI yang modern, tetapi modernitas itu harus tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Indonesia membutuhkan TNI yang memiliki daya tangkal tinggi, tetapi kekuatan tersebut harus digunakan untuk menciptakan perdamaian, stabilitas dan kemajuan.
Kepada Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI, harapan bangsa tentu besar. Semoga kepemimpinan TNI mampu terus memperkuat profesionalisme prajurit, meningkatkan interoperabilitas antarmatra, mempercepat transformasi teknologi pertahanan, memperkuat intelijen strategis, menjaga netralitas TNI, memperkokoh kemanunggalan dengan rakyat, sekaligus memastikan bahwa setiap langkah modernisasi pertahanan benar-benar bermuara pada kepentingan nasional.
Kepada Presiden Prabowo Subianto, sinergi strategis dengan TNI diharapkan mampu membawa pertahanan Indonesia ke tingkat yang lebih maju: bukan sekadar kuat untuk menghadapi ancaman, tetapi juga mampu menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi, keamanan maritim, kemandirian industri, ketahanan pangan, ketahanan energi dan diplomasi Indonesia di panggung dunia.
Sebab Indonesia Maju membutuhkan pertahanan yang maju. Indonesia berdaulat membutuhkan tentara yang profesional. Indonesia yang besar membutuhkan rakyat yang bersatu.
Dan pada akhirnya, TNI adalah anak kandung rakyat Indonesia. Kekuatan TNI harus menjadi kekuatan rakyat, dan kekuatan rakyat harus menjadi kekuatan bangsa.
Selamat HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
TNI PRIMA.
TNI RAKYAT.
TNI UNTUK INDONESIA.
BERSAMA RAKYAT, MENGAWAL INDONESIA MAJU.
Semoga TNI senantiasa menjadi penjaga kedaulatan, pelindung rakyat, perekat persatuan dan salah satu pilar utama Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Dirgahayu TNI ke-81.
Jayalah TNI. Jayalah Indonesia.