JAKARTA — Memasuki hampir dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah menunjukkan tanda-tanda penurunan. Survei nasional Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 14–20 Agustus 2026 terhadap 1.220 responden di 38 provinsi mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih berada di angka 63,2 persen. Namun, tingkat kepuasannya lebih rendah, yakni 55,1 persen, dan trennya disebut cenderung menurun dibandingkan pengukuran pada Maret, Mei, dan Juli 2026.
Angka tersebut menunjukkan satu pesan penting: pemerintah masih memiliki modal kepercayaan yang relatif kuat, tetapi kepercayaan itu belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kepuasan atas kinerja. Dengan kata lain, publik masih memberikan kesempatan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi pada saat yang sama mulai menuntut hasil yang lebih konkret. Jarak antara tingkat kepercayaan dan kepuasan inilah yang perlu dibaca sebagai sinyal strategis bagi pemerintah menjelang memasuki tahun ketiga pemerintahan.
Persoalan ekonomi menjadi salah satu sumber tekanan terbesar. Sebanyak 57,1 persen responden menilai kondisi keuangan rumah tangga mereka baik, tetapi 62,5 persen mengatakan pengeluaran rumah tangga saat ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih mengkhawatirkan lagi, 55,6 persen responden menyatakan harga kebutuhan pokok tidak terjangkau dalam satu bulan terakhir. Harga kebutuhan pokok yang mahal bahkan menjadi persoalan utama masyarakat dengan angka 44,3 persen, jauh di atas persoalan lain yang masing-masing berada di bawah 10 persen. Pada saat yang sama, 57,3 persen publik menilai pemerintah belum berhasil menurunkan angka pengangguran.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah semakin bergeser dari narasi kebijakan makro menuju pengalaman ekonomi sehari-hari. Bagi masyarakat, keberhasilan pemerintah bukan hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur, tetapi dari pertanyaan yang sangat sederhana: apakah harga makanan terjangkau, apakah pekerjaan tersedia, dan apakah pendapatan keluarga mampu mengejar kenaikan biaya hidup.
Wakil Ketua Asosiasi Penyelenggara Riset Persepsi Publik Indonesia, Azhari Ardinal, menilai temuan tersebut perlu dibaca sebagai peringatan strategis, bukan sekadar penurunan angka survei. “Yang harus dibaca pemerintah bukan hanya angka approval rating yang turun, tetapi perubahan struktur persepsi masyarakat. Ketika pengeluaran rumah tangga meningkat, harga kebutuhan pokok dianggap mahal, sementara lapangan kerja belum memadai, maka ketidakpuasan publik akan menemukan basis pengalaman yang nyata. Ini jauh lebih serius daripada sekadar persoalan komunikasi politik,” ujar Azhari dalam analisisnya.
Menurut Azhari, temuan Poltracking yang dipimpin Direktur Eksekutif Hanta Yuda memperlihatkan adanya konsistensi antara persepsi publik dengan persoalan implementasi kebijakan. “Survei ini menguatkan satu prinsip penting dalam riset persepsi publik: publik pada akhirnya menilai pemerintah berdasarkan pengalaman konkret. Ketika program besar pemerintah tidak memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung atau justru menghadirkan kontroversi, maka popularitas program tidak otomatis berubah menjadi kepuasan,” katanya.
Hal tersebut terlihat pada dua program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Popularitas MBG sudah sangat tinggi, mencapai 93,9 persen. Namun, di antara masyarakat yang mengetahui program tersebut, 49,2 persen menyatakan tidak puas dan hanya 46,4 persen yang menyatakan puas. Bahkan, 44,6 persen mengatakan MBG tidak perlu dilanjutkan, sedikit lebih tinggi dibandingkan 42,1 persen yang menginginkan program tersebut tetap dilanjutkan.
Fenomena serupa muncul pada KDMP. Sebanyak 76,9 persen masyarakat telah mengetahui program tersebut. Akan tetapi, 55,6 persen responden tidak yakin KDMP mampu menjadi penggerak kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Hanya 34,7 persen yang menyatakan yakin.
Bagi Azhari, angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sedang menghadapi apa yang dapat disebut sebagai implementation gap, yakni kesenjangan antara besarnya gagasan politik dengan kualitas pelaksanaannya. “Program pemerintah tidak cukup hanya populer dan memiliki legitimasi politik. Ia harus memiliki legitimasi pengalaman. Ketika masyarakat melihat manfaat, mereka akan mempertahankan program. Tetapi ketika yang terlihat justru persoalan pelaksanaan, maka modal politik program akan cepat terkikis,” ujarnya.
Persoalan berikutnya berada pada jajaran menteri dan kualitas komunikasi pemerintah. Survei mencatat hanya 47 persen publik yang puas terhadap kinerja para menteri dan pejabat pemerintahan, sementara 41,8 persen menyatakan tidak puas. Sebanyak 51,9 persen responden bahkan menginginkan adanya perombakan atau reshuffle kabinet. Bidang perekonomian menjadi sektor yang paling banyak disebut membutuhkan perombakan, disusul bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan.
Temuan ini memperlihatkan bahwa beban politik pemerintahan tidak semestinya hanya dipikul oleh Presiden Prabowo. Ketika menteri tidak mampu menerjemahkan kebijakan menjadi hasil yang dirasakan masyarakat atau gagal menjelaskan kebijakan secara efektif, maka akumulasi kekecewaan pada akhirnya akan bermuara kepada presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi pemerintahan.
Dalam konteks komunikasi, 51,2 persen publik memang masih menilai gaya komunikasi pemerintah dan kementerian baik, tetapi 40,2 persen menilainya tidak baik. Poltracking menilai lemahnya respons sejumlah pejabat terhadap polemik kebijakan dapat menciptakan ruang kosong informasi yang kemudian diisi oleh berbagai narasi negatif di ruang publik.
Azhari melihat persoalan tersebut sebagai isu strategic communication, bukan sekadar persoalan kemampuan berbicara. “Pemerintah membutuhkan sistem komunikasi yang mampu mendeteksi persepsi sebelum menjadi krisis. Menteri bukan hanya administrator, tetapi juga harus menjadi komunikator kebijakan. Presiden tidak mungkin menjadi juru bicara untuk seluruh persoalan pemerintahan. Kalau setiap masalah harus diselesaikan langsung oleh presiden, berarti ada persoalan pada desain komunikasi dan kepemimpinan di bawahnya,” katanya.
Sektor hukum dan pemberantasan korupsi juga menjadi titik lemah. Survei mencatat bidang hukum hanya memperoleh tingkat kepuasan 44,8 persen, sementara pemberantasan korupsi 46,6 persen. Kepercayaan terhadap DPR dan partai politik juga berada pada posisi rendah dibandingkan lembaga dan institusi demokrasi lainnya. Pada saat yang sama, 58,5 persen masyarakat menilai keberadaan partai oposisi yang kritis terhadap pemerintah penting.
Temuan ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang kuat, tetapi juga pemerintah yang dapat dikontrol. Konsolidasi politik yang terlalu luas memang dapat memberikan stabilitas pemerintahan, tetapi memiliki konsekuensi berupa melemahnya mekanisme checks and balances di parlemen. Poltracking mencatat bahwa kondisi tersebut berpotensi mendorong saluran kritik berpindah ke ruang ekstra-parlementer.
“Stabilitas politik tidak identik dengan absennya kritik,” kata Azhari. “Justru dalam demokrasi yang sehat, kritik yang terlembaga dapat menjadi katup pengaman. Pemerintah membutuhkan oposisi yang kritis karena oposisi membantu menemukan titik lemah kebijakan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi krisis sosial. Kritik yang disalurkan melalui institusi jauh lebih mudah dikelola daripada kemarahan yang meledak di ruang publik.”
Isu lain yang juga menjadi perhatian adalah persepsi mengenai hubungan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Poltracking mencatat adanya persepsi publik mengenai disharmoni di tingkat pucuk pemerintahan yang, jika tidak dikelola, dapat memengaruhi persepsi terhadap stabilitas politik. Survei mencatat kepuasan terhadap stabilitas politik berada di sekitar 51,9 persen.
Menurut Azhari, persepsi publik mengenai hubungan elite harus dikelola dengan hati-hati. “Dalam politik, persepsi bukan sekadar cermin realitas, tetapi dapat menjadi realitas politik itu sendiri. Kalau publik terus-menerus menangkap sinyal ketidakharmonisan di tingkat elite, maka persepsi tersebut dapat berkembang menjadi ekspektasi bahwa pemerintahan sedang tidak solid. Karena itu, Presiden dan Wakil Presiden perlu menunjukkan pembagian tugas, komunikasi dan soliditas yang jelas,” ujarnya.
Meski demikian, survei Poltracking juga memberikan ruang optimisme. Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan masih mencapai 63,2 persen. Artinya, pemerintah belum kehilangan modal politiknya. Yang sedang terjadi adalah meningkatnya tuntutan publik agar kepercayaan tersebut dibuktikan melalui kinerja.
Karena itu, agenda pemerintah ke depan tidak cukup hanya berupa perubahan narasi komunikasi. Poltracking menawarkan lima agenda perbaikan: menjaga daya beli dan memperluas lapangan kerja, mengevaluasi program prioritas, melakukan evaluasi dan kemungkinan perombakan kabinet sekaligus memperkuat komunikasi pemerintah, memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta memperbaiki checks and balances dan harmonisasi Presiden-Wakil Presiden.
Azhari menegaskan bahwa hasil survei tersebut seharusnya menjadi instrumen early warning bagi pemerintah. “Saya melihat survei Poltracking ini bukan sekadar laporan mengenai angka kepuasan publik. Ia dapat dibaca sebagai peta risiko politik pemerintahan. Pemerintah masih memiliki trust yang relatif kuat, tetapi approval mulai tertekan. Ini adalah fase yang sangat menentukan: apakah pemerintah mampu mengubah keluhan publik menjadi agenda koreksi, atau membiarkannya berkembang menjadi ketidakpercayaan yang lebih permanen,” ujarnya.
Pada akhirnya, tantangan terbesar pemerintahan Prabowo-Gibran bukan sekadar bagaimana mempertahankan popularitas, melainkan bagaimana mengubah kepercayaan menjadi kepuasan, kepuasan menjadi legitimasi kinerja, dan legitimasi kinerja menjadi kepercayaan jangka panjang. Temuan Poltracking menunjukkan pintu untuk melakukan koreksi masih terbuka. Namun, ruang waktunya tidak tak terbatas.
Bagi pemerintah, pesan survei ini cukup jelas: publik belum meninggalkan pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi publik mulai mengirimkan tagihan atas janji dan program yang pernah ditawarkan. Jika harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, kualitas program, kinerja kabinet, hukum, korupsi dan komunikasi publik tidak segera mendapatkan perbaikan nyata, maka penurunan kepuasan yang saat ini masih berupa tren dapat berubah menjadi masalah legitimasi politik yang lebih serius.
Survei ini dilakukan Poltracking Indonesia pada 14–20 Agustus 2026 dengan metode stratified multistage random sampling, melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi, dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Temuan tersebut dirilis di Jakarta pada 31 Agustus 2026 oleh Hanta Yuda AR selaku Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia.